Penjelasan soal Skema Take or Pay

Secara sederhana, skema take or pay yang membuat PLN terbebani adalah perusahaan listrik milik negara ini harus membayar atau membeli listrik sesuai dengan kontrak. Meskipun, kebutuhan listrik di bawah dari nilai kontrak.

Contohnya, PLN membuat kontrak pembelian listrik dengan IPP sebesar 80 gigawatt dengan nilai tertentu. Namun seiring waktu, kebutuhan listrik oleh PLN hanya 60-70 gigawatt, pembayaran yang harus dibayar oleh PLN kepada IPP tetaplah 80 gigawatt.

Selain beban keuangan yang ditanggung PLN, Mamit juga menilai, program konversi sulit terealisasi di Indonesia karena kemampuan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, terhadap tagihan listrik tidak seimbang.

"Benar (sulit realisasi konversi kompor listrik) kalau watt kecil pasti pemanasannya juga lama," ucapnya.

Menurut Mamit, perlu ada pengembangan riset terhadap daya kompor listrik jika ingin dijadikan program pemerintah. Sehingga, program tersebut dapat berjalan efektif tanpa membebani ekonomi masyarakat.

"Perlu ada riset atau pengembangan kembali agar watt kecil tapi bisa cepat panas," usul Mamit.

Masalah Penerapan Kompor Listrik

Sebagaimana diketahui, daya pada kompor listrik yang menjadi uji coba pemerintah memang menjadi sorotan. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier, terungkap bahwa total watt pada satu kompor listrik dengan dua tungku yaitu 2.800 watt. Daya pada tungku kiri yaitu 1.000 watt dan tungku kanan 1.800 watt.

"Jadi voltage menentukan cara masak, masak air cepat," ujar Taufiek rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (21/9).

"Kalau voltage kecil artinya tidak maksimal," ucapnya.

Selain daya listrik, keengganan masyarakat beralih ke kompor listrik karena perabotan yang digunakan tidak ekonomis.

Bagi pengguna kompor listrik dengan spesifikasi yang diproyeksikan oleh PLN, maka peralatan yang dapat digunakan yaitu steampod atau panci diameter minimal 18 cm, fry pan atau wajan diameter atas minimal 27 cm.

Selain itu, bahan untuk perabotan memasak pada kompor listrik setidaknya memiliki kandungan magnet yang cukup besar agar proses memasak berlangsung cepat.

Keputusan Ditunda

Sementara itu, penundaan program konversi kompor disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengatakan, pelaksanaan program konversi kompor pada 2022, ditunda.

"Dapat saya sampaikan bahwa pemerintah belum memutuskan terkait program konversi dari kompor LPG 3 kg menjadi kompor listrik induksi," ujar Airlangga dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat (23/9).

Tidak disampaikan pertimbangan atas penundaan program konversi kompor listrik 2022. Yang jelas, Airlangga menyampaikan dalam pernyataan pers bahwa pemerintah terus mempertimbangkan kondisi masyarakat dan memantau kondisi lapangan terhadap penggunaan gas Elpiji.

Lagi pula, imbuh Airlangga, pembahasan anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan program konversi kompor Elpiji 3 kg ke kompor listrik induksi tersebut belum dibicarakan dan belum disetujui.

Meski ditunda, kompor listrik yang sudah didistribusikan sebanyak 300 unit di Bali dan Solo, tetap menjadi pertimbangan pemerintah atas wacana konversi kompor. Pemanfaatan 300 unit kompor listrik di dua wilayah tersebut bersifat uji coba.

"Hasil dari uji coba ini akan dilakukan evaluasi," kata Airlangga. [idr]

Baca juga:
Terungkap, Ini Tujuan Lain dari Program Konversi Kompor Gas Elpiji ke Kompor Listrik
Ini Faktor Buat Sulitnya Penerapan Kompor Listrik di Indonesia
Daya Watt Terlalu Besar, Program Konversi Kompor Listrik Sulit Terealisasi
Pasang Surut Program Konversi Kompor Listrik Hingga Akhirnya Ditunda
Anggota DPR Minta Migrasi ke Kompor Listrik Jangan Jadi Kebijakan Nasional, Kenapa?
Program Konversi Kompor LPG 3 Kg ke Kompor Listrik Tidak Dilakukan di 2022