Program B30 Potensi Timbulkan Ketergantungan Impor Kelapa Sawit

Merdeka.com - Pertamina Research & Technology Center (RTC-ITB) meluncurkan produk B100. Produk bahan bakar alternatif ini berasal dari 100 persen nabati.

Manager Riset Traction Energy Asia, Ricky Amukti, menilai produk ini berpotensi membuka keran impor kelapa sawit karena Indonesia kekurangan bahan dasarnya. Sebab, dalam merealisasikan program B30 saja, pemerintah berpotensi mengalami defisit bahan baku kelapa sawit pada 2023.

"Pakai B30 saja kita defisit apalagi pakai B100," kata Ricky dalam Media Briefing bertajuk Suntikan Dana ke Perusahaan Bukan Solusi untuk Biodiesel, Jakarta, Selasa (11/8).

Dalam perhitungannya, pada skenario program B30 direalisasikan pada 2020 maka akan terjadi defisit pada 2023 dengan kebutuhan 34,9 juta ton CPO. Skenario berikutnya, jika realisasi program B30D20 dilakukan pada 2023 maka pada tahun yang sama defisitnya mencapai 92,98 juta ton CPO.

Kemudian pada skenario penerapan B30d20 pada 2021 maka, defisit yang terjadi diperkirakan 119,1 juta ton CPO. Di skenario terakhir jika B30D20 dan A20 pada dilakukan pada 2021 maka defisit di tahun tersebut yakni 122,68 juta ton CPO.

Dari hasil hitungan tersebut, Ricky menilai sebaiknya program D100 ditunda dan dilakukan evaluasi lebih dulu. Sebab, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah yang harus diselesaikan sebelum memproduksi dan diterapkan secara massal.

"Masih banyak PR-nya, dari ekonomi, lingkungan dan sosial. Baiknya pemerintah rem dulu," kata dia.

Apalagi program ini tidak terlihat keberlanjutannya. Dari sisi ekonomi pun program ini belum menghasilkan keuntungan. "Agak aneh kalau mau dibilang program keberlanjutan, ini harus dilihat lagi," singkatnya.

Pemerintah Disebut Belum Memiliki Peta Jalan Pengembangan Biodiesel

Namun siapa sangka produk ini disebut tidak memiliki kerangka acuan dalam jangka panjang.

"Kami pernah melakukan audiensi dengan pemerintah untuk mengetahui roadmap program B100 ini, tapi jawabannya mereka masih belum ada," kata Ricky.

Dia menyadari program yang dibuat pemerintah kerap berubah setiap satu atau dua tahun tergantung kondisi dan kebutuhan. Namun dia menyayangkan program mencari alternatif bahan bakar ini tidak memiliki kerangka acuan dalam penerapannya nanti.

"Ini program yang beradaptasi dengan keadaan. Belum ada roadmap yang jelas," kata dia.