PPP Soroti Posisi Silpa 2020 Terbesar Sejak 2016

Merdeka.com - Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Anes Thaher menyoroti, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pemerintah yang selama 5 tahun berturut-turut mengalami peningkatan, khususnya di tahun 2020 yakni sebesar Rp 234 triliun. SiLPA di tahun 2020 dinilai menjadi paling besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Realisasi pembiayaan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 1.190,9 triliun, utamanya ini dari pembiayaan utang sebesar Rp 1.286 triliun, dengan posisi seperti ini ada SiLPA sebesar Rp 234 triliun, terbesar dibandingkan 4 tahun sebelumnya," kata Anes dalam Sidang Paripurna DPR-RI: Pandangan Fraksi atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2020, Jakarta, Kamis (19/8).

Anes memaparkan tahun 2019 SiLPA pembiayaan pemerintah mencapai Rp 46,2 triliun. Tahun 2018 lebih rendah yakni Rp 36 triliun, lalu tahun 2017 sebesar R 25,64 triliun. Sedangkan di tahun 2016 SiLPA sebesar Rp 26,16 triliun.

Berdasarkan data-data tersebut Fraksi PPP meminta pemerintah harus lebih kredibel dalam mengelola APBN walaupun di tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi. Tujuannya agar penarikan utang dan penerbitan surat berharga negara (SBN) bisa lebih terkendali.

"Karenanya kami menilai meskipun kebijakan bersifat extraordinary tapi pengelolaan anggaran harus lebih kredibel sehingga SiLPA bisa digunakan maksimal di 2021 sehingga penarikan utang dan SBN lebih terkendali," kata dia.

Realisasi APBN 2020 Belum Maksimal

Selain itu, Fraksi PPP menyoroti juga realisasi APBN tahun 2020 yang dinilai masih belum maksimal. Tercermin dari penggunaan dana PEN dan strateginya belum banyak membantu bagi peningkatan pertumbuhan konsumsi masyarakat.

Sebagaimana diketahui pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen (yoy). Namun dilihat dari realisasi APBN tumbuh 12,2 persen (yoy) dibandingkan tahun 2019 menjadi Rp 2.589,9 triliun. Sementara dari sisi pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 16 persen (yoy) menjadi Rp 1.633,6 triliun.

Hal ini menunjukkan penyerapan APBN masih belum maksimal. Sehingga Fraksi PPP meminta agar pemerintah khususnya dalam strategi pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan kebijakan fiskal ditujukan untuk membantu meningkatkan konsumsi rumah tangga berpenghasilan rendah.

"Realisasi APBN penyerapan belum maksimal karena belum terserapnya dan PEN untuk kelompok daerah. PPP meminta pemerintah memfokuskan strategi PEN dan kebijakan fiskal untuk buat bantu rumah tangga berpenghasilan rendah," kata dia.

Selain itu, Fraksi PPP juga meminta pemerintah menindak lanjuti 26 temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020. Termasuk beberapa laporan yang belum dilengkapi dengan transaksi pajak yang nilainya mencapai Rp 21,57 triliun dan USD 8,2 juta. Begitu juga belum adanya pelaporan dari pelaksanaan penangan pandemi dan pengelolaan dana PEN yang belum sesuai ketentuan.

Dia menambahkan, tahun 2020 ditutup dengan optimisme pemerintah karena adanya vaksin Covid-19. Fraksi PPP berharap di tahun 2021 pemerintah bisa lebih fokus dan konsisten untuk bergerak cepat dalam menjalankan kebijakan. Momentum optimisme tersebut harus terus dijaga dan dilanjutkan di tahun 2021.