Merdeka.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menegaskan pihaknya tidak akan mengambil alih proyek pembangunan pipa gas Kepodang-Tambak Lorok, Jawa Tengah. Pasalnya, proyek pipa gas untuk mengaliri PLTGU dan PLTU berkapasitas 1.300 MW itu, telah dikerjakan oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) berkonsorsium dengan PT Bakrie and Brother Tbk (BNBR).

"Ya enggak (diambil alih), artinya siapapun yang bangun bisa mengaliri listrik untuk masyarakat. Bagi PLN intinya Tambak Lorok mendapatkan gas, mengaliri Jawa Bali, biaya relatif murah sesuai dengan standar. Ini sudah mulai dibangun oleh PGN, kita percaya PGN dananya ada dan jalan," ujar Manager Senior Komunikasi Korporat PLN, Bambang Dwiyanto di Kantor PLN Pusat, Jakarta, Jumat (11/4).

Selama ini, Bambang mengakui, PLTGU dan PLTU tersebut juga mendapat pasokan dari sumur gas di Gundih, Cepu, Jawa Tengah. Selain itu, turut mendapat pasokan CNG (gas berkompresi) yang dibangun dari perusahaan patungan Indonesia Power dan anak usaha Pertamina.

"PGN semacam take over. 7 Maret ini mulai dikerjakan. PLN sangat berkeinginan dapat gas dan dapat harga murah kebutuhan listrik yang meningkat," tuturnya.

Menurutnya, pasokan listrik untuk dua pembangkit ini penting. Sebab, dua pembangkit itu menjadi pemasok listrik wilayah Jawa-Bali. Jika tidak disiapkan dengan baik maka berpotensi terjadi krisis listrik.

Pada proyek ini PGN menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 80 persen. Sementara, BNBR memiliki 20 persen saham.

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas diminta untuk mencabut izin PT Bakrie&Brother (BNBR) selaku kontraktor proyek pipa gas Kepodang-Tambak Lorok. Pasalnya, sudah enam tahun berlalu proyek tersebut tak kunjung dikerjakan.

Akibatnya, sepanjang periode itu, PLN harus kehilangan kesempatan untuk menghemat anggaran sebesar Rp 18 triliun atau Rp 3 triliun per tahun.

Selain itu, sejak 2008, Petronas dan PLN sudah menandatangani pasokan gas sebanyak 354 miliar kaki kubik (BCF) ke PLTGU Tambak Lorok, Semarang, Jateng mulai mengalir pada kuartal keempat 2011.

Harga gas disepakati waktu itu di bawah USD 5 per MMBTU dengan titik serah di Tambak Lorok.

Saat itu, pengembangan Kepodang memakai skema hulu yakni Petronas membangun sendiri pipa yang mengalirkan gas dari sumur ke pembangkit.

Kesepakatan tersebut, melalui BP Migas, kemudian diajukan ke Kementerian ESDM untuk proses persetujuan, sebelum dituangkan menjadi kontrak jual dan beli gas.

Namun, pada 2009, pemegang konsesi pipa transmisi gas yang menghubungkan Kalimantan hingga Jawa Tengah (Kalija) sepanjang 1.200 km, Bakrie & Brothers mengusulkan, skema hilir ke pemerintah.

Pipa gas yang menghubungkan Kepodang-Tambak Lorok sepanjang 200 km akan dijadikan bagian Kalija. Skema hilir yang diajukan Bakrie & Brothers tersebut disetujui Kementerian ESDM pada akhir 2010.

Pemerintah beralasan skema hilir akan memberikan penerimaan negara yang lebih tinggi dibandingkan hulu karena biaya pembangunan tidak masuk sebagai "cost recovery".

Supervisi penyelesaian pipa gas Kepodang pun beralih dari BP Migas ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

Akibatnya, realisasi penyaluran gas Kepodang ke PLN yang sebelumnya diprediksi 2011 mundur tiga tahun menjadi kuartal keempat 2014.

Dampak lanjutannya, karena konsesi Petronas di lapangan Kepodang berakhir pada 2021, maka jumlah gas yang diproduksi turun menjadi 290 BCF dari sebelumnya 354 BCF.