Perbesar porsi KUR dan dorong UU Kewirausahaan, cara Jokowi dukung wirausaha di RI

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Sidang Dewan Pleno II dan Rapat Pimpinan Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Tahun 2018 di Ballroom Hotel Novotel, Tangerang City Superblock, Tangerang, Banten, Rabu (7/3). Dalam sambutannya, Jokowi mendorong DPR agar menyelesaikan penggodokan undang-undang Kewirausahaan.

"Saya setuju sekali (dengan usulan Ketum Hipmi) UU wirausaha ini segera diselesaikan oleh DPR," ujarnya.

Jokowi menyadari, UU Kewirausahaan sangat diperlukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Di samping itu juga guna mengakomodir seluruh kepentingan pengusaha. Apalagi, lanjut dia, sekarang ini pertumbuhan minat anak muda menjadi pengusaha semakin meningkat.

"Ini penting sekali karena tadi sudah disampaikan oleh adinda ketum bahwa pengusaha di Indonesia yang kemarin 1,6 persen sekarang sudah loncat kepada angka yang lebih baik yaitu 3,01 persen. Ini perlu dipercepat apabila ada UU atau regulasi yang jelas yaitu UU kewirausahaan," ucap dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, ada hal lain yang hendak diperjuangkan dalam UU Kewirausahaan yakni penyaluran kredit untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebelumnya, penyaluran kredit untuk UKM dan UMKM hanya berada pada angka 20 persen, ke depan diharapkan bisa berada pada 30 persen atau lebih.

"Saya juga setuju bahwa kredit yang disalurkan sekarang ini kurang lebih 20 persen dari kredit yang ada. Ini sangat kecil sekali. Oleh sebab itu, tadi adinda menyampaikan 30 persen, saya berfikir harusnya lebih dari itu, lebih dari 30 persen," kata dia.

Jokowi mengatakan, tidak tertutup kemungkinan pekan depan dirinya segera mengumpulkan petinggi perbankan untuk melakukan pertemuan guna membahas soal perubahan penyaluran kredit untuk UKM dan UMKM. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi akan mendorong para petinggi perbankan agar meningkatkan angka penyaluran kredit.

"Tadi saya bisik-bisik sama Menko ekonomi agar minggu depan dikumpulkan perbankan agar bisa kita ajak menaikkan plafon kredit yang berada di posisi 20 persen menjadi mestinya bisa di atas 30 persen," ujarnya.

Sebelum menutup sambutan, Jokowi kembali mengingatkan pengurus Hipmi agar merumuskan seluruh usulan yang akan didorongkan dalam UU Kewirausahaan. Rumusan tersebut juga bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk bekerja sama dengan Hipmi dalam sektor kewirausahaan.

"Jadi nanti dalam sidang pleno, Rapimnas ini tolong dirumuskan jurusnya seperti apa saya terima jadi saja, udah. Ya karena dengan regulasi dengan UU itulah kita akan bisa nanti menaikkan keinginan yang disampaikan oleh Hipmi," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Hipmi, Bahlil Lahadalia meminta Jokowi lebih memerhatikan pengembangan pengusaha di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap UMKM, kata dia, terlihat dengan menaikkan porsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Dia menilai porsi KUR sebesar 20 persen dari total kredit perbankan masih belum cukup.

"20 persen (porsi KUR) itu untuk UMKM selebihnya untuk pengusaha besar. Kami melihat ini, harus minimal 30 persen minimal untuk UMKM," ungkapnya.

Pengembangan UMKM, menurut dia harus terus ditingkatkan, mengingat sumbangan sektor UMKM yang sangat besar terhadap PDB. Tak hanya itu, Bahlil pun mengatakan bahwa UMKM juga terbukti dapat menjadi sektor usaha yang mampu menyerap cukup banyak tenaga kerja

"60 persen dari GDP itu kontribusi dari UMKM. Kemudian 100 juta tenaga kerja dari UMKM," imbuhnya.

Selain itu, dia juga mengharapkan dukungan pemerintah terhadap tumbuh pengusaha-pengusaha muda terus dikuatkan. "Memandang negara sangat membutuhkan wirausaha baru, yang berkomitmen untuk membangun bangsa," ujar Bahlil.

"76 persen dari total pendapatan negara bergantung pada pajak. Pajak yang paling besar adalah pajak pengusaha. Tidak ada cara lain selain mengembangkan pengusaha baru, untuk jadi pengusaha pemula," tandasnya.