Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pengusaha sebut perputaran uang saat pilkada serentak tembus Rp 25 triliun

Pengusaha sebut perputaran uang saat pilkada serentak tembus Rp 25 triliun rupiah. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut perputaran uang selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang dilaksanakan di 171 daerah yang tersebar di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten ditaksir mencapai sekitar Rp 25 triliun.

Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyebut, sumber perputaran uang tersebut berasal dari pemerintah yakni sebesar Rp 20 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada di 171 daerah. Sedangkan sisanya kata dia berasal dari biaya kampanye masing-masing pasangan calon (paslon) sebesar Rp 5 triliun.

"Rp 20 triliun itu pertama adalah untuk mencetak kertas suara, yang kedua untuk logistik, yang ketiga adalah biaya untuk membayar honor para petugas. Keempat adalah biaya untuk masyarakat yang terlibat dalam peliputan suara dan itu mungkin di luar dari anggaran keamanan. Jadi, itu resmi dari pemerintah yang Rp 20 triliun itu," ujar Sarman di salah satu hotel di Jakarta, Rabu (27/6).

Dari perhitungan Sarman, rata-rata pasangan calon kepala daerah masing-masing provinsi mengeluarkan Rp 75 milliar. Sementara di provinsi-provinsi besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dengan jumlah penduduk dan kabupaten kota, yang cukup besar, dia meyakini bisa mencapai hingga Rp 100 - 150 miliar.

Selanjutnya, untuk kota yang terdiri dari 29 kota, masing-masing pasangan calon menggelontorkan dana untuk biaya kampanye mereka sekitar Rp 10 milliar.

"Yang paling banyak adalah kabupaten itu 115. Kalo rata rata paslon menggelontorkan dana Rp 20 miliar saja. Itu biaya mereka ini biasa untuk mencetak dari pada beli flyer, spanduk, umbul-umbul, backdrop, kaos, stiker dan lain lain," jelasnya.

Dengan demikian, adanya pilkada ini juga secara tidak langsung mampu memberikan manfaat bagi pelaku-pelaku UMKM yang secara tidak langsung berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Terlebih kata Sarman, keuntungan bagi UMKM berlipat ganda, sebab kebanyakan atribut kampanye tersebut dibuat oleh UKM di masing-masing daerah.

Sebelumnya, Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memperkirakan belanja atau perputaran uang selama kampanye Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) pada tahun ini mencapai sekitar Rp 4 triliun. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan mereguk keuntungan paling besar dari pesta demokrasi ini.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, pilkada akan dilaksanakan di 171 daerah, yakni 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Pilkada serentak ini berlangsung pada 27 Juni 2018.

"Kami perkirakan kurang lebih Rp 4 triliun belanja kampanye yang berasal dari para pasangan calon (paslon) kepala daerah," ujar dia dalam keterangan resminya di Jakarta.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Segini Anggaran Pilkada Serentak 2024 yang Disiapkan Pemerintah, Jumlahnya Fantastis
Segini Anggaran Pilkada Serentak 2024 yang Disiapkan Pemerintah, Jumlahnya Fantastis

Namun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Laporan Awal Dana Kampanye PDIP Terbanyak Capai Rp183 Miliar, PBB Terkecil Rp301 Juta
Laporan Awal Dana Kampanye PDIP Terbanyak Capai Rp183 Miliar, PBB Terkecil Rp301 Juta

Setelah PDI Perjuangan, penerimaan partai terbesar selanjutnya adalah PAN, Golkar dan PPP senilai Rp20-an miliar.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bawaslu Jadikan Temuan PPATK untuk Verifikasi Sumber Dana Kampanye
Bawaslu Jadikan Temuan PPATK untuk Verifikasi Sumber Dana Kampanye

Setiap pasangan calon diperbolehkan menerima sumbangan dari sejumlah pihak.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Tinggi Ketimbang Pilpres 2024
Bawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Tinggi Ketimbang Pilpres 2024

Potensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Pengusaha: Pilpres 2024 Satu Putaran Lebih Baik, Hemat Anggaran Pemerintah
Pengusaha: Pilpres 2024 Satu Putaran Lebih Baik, Hemat Anggaran Pemerintah

Shinta Kamdani menyebut para pengusaha tidak masalah dengan pemilu yang akan dilaksanakan satu putaran maupun dua putaran.

Baca Selengkapnya
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada

Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
PSI Jelaskan soal Laporan Kampanye Hanya Rp180 Ribu
PSI Jelaskan soal Laporan Kampanye Hanya Rp180 Ribu

Total pengeluaran kampanye partai akan bisa dilihat nanti di Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

Baca Selengkapnya