Penggunaan BBM Berkualitas Bantu Capai Target Perjanjian Paris soal Emisi Gas Buang

Merdeka.com - Penggunaan BBM RON tinggi seperti Pertamax terbukti lebih ramah lingkungan. Oleh Karena itu, langkah Pertamina yang terus edukasi masyarakat gunakan BBM berkualitas perlu terus digencarkan.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menyampaikan, berbagai tawaran dan promo perlu digencarkan Pertamina agar penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) ramah lingkungan, salah satunya penggunaan BBM dengan kualitas baik atau dengan RON tinggi seperti Pertamax, semakin meningkat.

"Sehingga kendaraan pelanggan Pertamina selalu terjaga, awet dan pastinya tidak sering mondar-mandir ke bengkel untuk perbaikan. Karena bagaimana pun, banyak keuntungan bila kita menggunakan BBM dengan RON tinggi. Mesin akan lebih awet, terlindung dari kerak dan karat. BBM lebih irit, karena pembakaran lebih sempurna, mesin juga akan jauh lebih sempurna bila kita menggunakan BBM dengan kualitas baik," ucap dia dikutip Kamis (29/7).

Kata Mamit, Pertamina tetap perlu melanjutkan program langit biru ke seluruh wilayah di Indonesia serta tetap memberikan promo-promo menarik agar semakin memikat konsumen.

Diakui Mamit, langkah Pertamina memberikan diskon dengan menggunakan aplikasi MyPertamina atau promo-promo lain sudah tepat. Namun, pemerintah pun perlu memberikan dukungan dikarenakan program tersebut dimaksudkan untuk mengurangi emisi gas buang seperi yang tercantum pada perjanjian Paris Agreement.

Ini juga, lanjut Mamit, sesuai dengan Permen KLHK No.20 tahun 2017 dimana diatur untuk menggunakan BBM minimal RON 91.

"Sehingga upaya yang dilakukan Pertamina perlu di-support, karena bagaimanapun, dampaknya akan dirasakan bersama," ucap dia.

Dampak ke Kendaraan

Selain berdampak pada lingungan, penggunaan BBM dengan kualitas baik akan berdampak pada kendaraan itu sendiri. Keunggulan dari penggunaan BBM dengan RON tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan BBM RON rendah, performa mesin menjadi lebih optimal.

Belum lagi, kata dia, kompresi mesin menjadi lebih optimal. Selain itu, jarak tempuh menjadi lebih jauh sehingga penggunaan BBM RON tinggi menjadi lebih hemat. Selain itu mesin jadi lebih jarang di service sehingga pengguna BBM RON tinggi bisa lebih menghemat dari biaya perawatan.

Pakar mesin kendaraan Iman Kartolaksono Reksowardojo mengingatkan, bila masyarakat menggunakan BBM dengan RON rendah, yang terjadi adalah mesin kendaraan akan berkerak, yang berdampak kepada sering mondar-mandir ke bengkel.

Yang lebih parahnya lagi, kendaraan juga akan boros bila penggunaan BBM tak sesuai peruntukan. Itu karena pengguna kendaraan harus cermat dalam menggunakan BBM. Tak hanya itu, kendaraan juga akan terasa menggelitik di bagian mesin (knocking).

"Jadi sebisa mungkin knocking harus dihindari, karena dalam kasus ekstrim bisa merusak mesin, membuat piston berlubang, serta menurunkan efisiensi dan menaikkan emisi gas buang," kata Iman.

Butuh Dana Rp3.461 Triliun

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Second Biennial Update Report 2018, Indonesia membutuhkan dana USD 247,2 miliar atau Rp3.461 triliun untuk memenuhi target Perjanjian Paris atau Paris Agreement.

"Artinya setiap tahun paling tidak Rp266,2 triliun, ini angka yang lebih besar untuk program PEN bidang kesehatan sebesar Ro172 triliun," kata Menkeu Sri Mulyani saat webinar Climate Change Challenge di Jakarta, Jumat (11/6).

Dalam APBN saat ini, lanjut Menkeu, dana yang dialokasikan untuk climate change atau perubahan iklim sebanyak 4,1 persen atau Rp86,7 triliun per tahun. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memobilisasi berbagai pihak untuk ikut terlibat dalam komitmen climate change, mulai dari pemerintah, pihak swasta, hingga masyarakat melalui waste management dan kebiasaan dalam menggunakan energi termasuk mengonsumsi barang yang ramah lingkungan.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah menunjukkan keseriusan dalam komitmen climate change dengan menjadikan 11 daerah yang terdiri atasi 7 provinsi, 3 kabupaten, dan 1 kota untuk memahami isu dan menjadikan isu climate change sebagai prioritas. Pada 2021 pemerintah kembali menambah enam daerah untuk ikut terlibat dalam program regional climate budget tagging tersebut.

"Kita berharap seluruh daerah akan mengikutinya. Ini akan memberikan double power dari APBN dan APBD dalam menangani isu perubahan iklim," jelas Sri Mulyani.

Sumber: Liputan6.com