Pengamat nilai pemerintah tak lagi prioritaskan hulu migas

Merdeka.com - Penasehat Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menilai, saat ini pemerintah tak lagi memprioritaskan pengembangan hulu minyak dan gas bumi. Sebab, industri hulu migas dinilai eksklusif, mewah, dan tak berkontribusi terhadap APBN.

"Mindset seperti itu, berimplikasi kepada kebijakan. Angka yang dikeluarkan industri itu pemerintah cenderung tidak percaya. Jadi dianggapnya tidak efisien, karena tidak dipercaya maka harus lebih transparan," katanya, di Jakarta, Selasa (16/5).

Sebaliknya, kata Pri Agung, pemerintah lebih mengutamakan hilir migas. Yaitu, sektor yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

"Seperti penentuan harga gas dan BBM satu harga," katanya.

Di sisi lain, menurutnya, pemerintah juga memberikan ruang lebih kepada publik untuk berpartisipasi menyusun kebijakan pengelolaan energi. Ini tercermin dari sejumlah regulasi cenderung menguntungkan publik.

"Semisal, peraturan menteri terkait BBM satu harga. Prinsipnya harga harus sama, padahal lapangannya berbeda, nggak bisa diperlakukan sama," katanya.

Contoh lain, lanjut Pri Agung, Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2016 tentang Participating interest 10 persen. Ketentuan ini dinilai menjadi disinsentif untuk investor.

"Sebelum ini, investor tidak diminta menanggung dulu biaya atau investasi 10 persen itu Tapi ke depan investor yang akan menanggung ketika daerah tidak memiliki pendanaan," katanya.

"Dilihat dari perspektif investasi, itu kontra produktif." (mdk/yud)