Penertiban impor borongan tekan penyebaran barang selundupan
Merdeka.com - Pemerintah berkomitmen untuk menertibkan praktik impor berisiko tinggi atau importir borongan. Sebab, importir borongan dianggap dapat mengganggu penerimaan negara serta menyebabkan tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tata niaga.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan salah satu hasil program ini ialah barang selundupan lebih sedikit. Imbasnya, industri di dalam negeri mengalami kenaikan volume permintaan.
"Volume produksi untuk penjualan tekstil meningkat. Karena selama ini mereka mengalami persaingan yang tidak adil tidak fair dari barang-barang yang dianggap penyelundupan yang masuk secara ilegal. Oleh karena itu untuk tindakan menangani importir berisiko tinggi dan membuat legal itu telah memberikan perbaikan untuk industri dalam negeri kita," kata menkeu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (20/12).
Di sisi lain, lanjutnya, penertiban ini memberikan dampak kepada pengusaha kecil. Sebab, selama ini, impor borongan banyak dilakukan oleh pengusaha golongan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
"Biasanya untuk mengimpor bahan baku secara bersama-sama. Satu kontainer tidak mungkin sendiri karena dia skalanya kecil jadi dia biasanya titip kepada para importir borongan ini," ujarnya.
"Maka kami melakukan relaksasi, jadi ini adalah suatu upaya direlaksasikan dari sisi policy nya prosedur administrasinya dipermudah," katanya.
Di tempat sama, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yakin bahwa relaksasi 6 aturan tata niaga ini akan mendorong pertumbuhan IKM dalam negeri.
Pemerintah menyadari membentuk pusat logistik berikat (PLB) tak cukup bagi pelaku IKM dalam memperoleh bahan baku. Maka dari itu, pemerintah memberikan kemudahan dalam tata niaga.
"Sekarang ini, diberikan kemudahan, dia tertib administrasi, maka bisa masuk lewat PLB," kata dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah ingin memastikan agar masyarakat tidak melakukan hal ini setibanya pulang dari luar negeri dengan barang impor.
Baca SelengkapnyaImpor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPerum Bulog menjalin kerjasama kemitraan strategis bersama Pelindo.
Baca SelengkapnyaTambahan kuota impor ini jadi pelengkap izin impor sebanyak 2 juta ton yang sudah diproses lebih dahulu.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengeluarkan SKB tentang pengaturan pembatasan operasional angkutan barang selama libur Lebaran.
Baca Selengkapnya