Penerimaan Loyo, Komisi XI Minta Pemerintah Kurangi Belanja Negara Tak Penting

Merdeka.com - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Soepriyatno mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan terobosan-terobosan baru terhadap sektor penerimaan negara. Apalagi, pendapatan negara Indonesia terus mengalami penurunan dan belum mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah.

Dia mengatakan, jika penerimaan negara terus menurun maka dampaknya besarnya adalah terhadap beban utang pemerintah. Di mana utang dapat terus membengkak setiap tahunnya.

"Jangan sampai terus menurun. Kalau terus menurun ini yang kita andalkan hanya utang saja, utang tahun 2021 bisa nambah Rp1.000 triliun," kata dia dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9).

Politisi Fraksi Gerinda itu pun meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dapat mengendalikan postur belanja negara. Di mana belanja negara yang tidak penting bisa dipotong dan dikurangi. Sehingga bisa lebih efektif dan efisien.

"Saya rasa ibu menteri sudah tahu kita ini hidup dari utang negara, penerimaan kita kecil. Tahu diri masing-masing kementerian belanja negara yang tidak penting harus dikurangi," jelas dia.

Penerimaan Negara Turun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperlebar defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun depan sebesar 0,2 persen. Dengan pelebaran tersebut maka defisit 2021 menjadi 5,7 persen dari sebelumnya 5,5 persen.

Sri Mulyani menyampaikan, defisit anggaran naik karena penerimaan negara yang disepakati mengalami penurunan sedangkan belanja mengalami kenaikan. Dalam postur sementara, belanja negara ditetapkan naik sebesar Rp2,5 triliun menjadi Rp2.750 triliun dari sebelumnya sebesar Rp2.747,5 triliun di RAPBN 2021.

Sedangkan, penerimaan negara turun Rp32,7 triliun menjadi Rp1.743,6 triliun dari sebelumnya Rp1.776,4 triliun.

"Maka sementara dari sisi pendapatan terjadi perubahan, defisit anggaran alami kenaikan 0,2 persen dari yang disampaikan presiden," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jumat (11/9).

Dia menjelaskan, kenaikan belanja terjadi karena adanya penyesuaian anggaran pendidikan yang akan menjadi pos pembiayaan serta adanya tambahan cadangan belanja untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekitar Rp15,8 triliun.