Pendapatan per Kapita Ditarget Jokowi Rp320 Juta, 2019 Baru Capai Rp59,1 Juta

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pendapatan per kapita pada 2019 mencapai Rp59,1 juta atau USD 4.174. Angka ini naik dari periode 2018 yang berada di Rp56 juta atau USD 3.927.

"Karena pertumbuhan ekonomi kita masih tumbuh. Ada peningkatan PDB per kapita tiap tahun," kata Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (5/2).

Sementara, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Di mana, konsumsi rumah tangga menyumbang sebesar 2,73 persen.

"Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,02 persen utamanya konsumsi rumah tangga di mana andil 2,73 persen."

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan cita-cita bangsa untuk menghapus kemiskinan mendekati 0 persen pada 2045. Indonesia pada 2045, juga ditarget menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan.

Presiden Jokowi Dinilai Jual Mimpi

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai target Presiden Jokowi seperti menjual mimpi. Sebab, target tersebut masih jauh dari pencapaian ekonomi yang ada saat ini.

"Fokus jangka panjang seharusnya juga paralel dengan langkah strategis hadapi gejolak jangka pendek. Itu yang menurut saya masih kurang. Senses of crisis nya tidak kelihatan, jadi masih jualan mimpi," ujar Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (21/10).

Berkaca dari kondisi saat ini, tantangan ekonomi Indonesia semakin berat dalam lima tahun ke depan. Untuk mencapai pendapatan per kapita tinggi butuh pertumbuhan ekonomi sekitar 9 sampai 10 persen secara konsisten.

"Jadi mimpinya masih ambisius disaat negara-negara lain di dunia mengalami slowdown dengan pertumbuhan yang rendah. Pertumbuhan ekonomi kita saat ini masih sekitar 5 persen," jelas Bhima.

Dia melanjutkan, dari pidato yang disampaikan Presiden Jokowi beberapa hal yang masih akan dikerjakan adalah Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, simplifikasi birokrasi dan inovasi.

"Intinya ingin loncat ke sektor yang hitech atau bernilai tambah tinggi. Itu lebih ke strategi jangka panjang. Sementara dalam pidato Presiden Jokowi tidak ada kata-kata resesi, perang dagang atau instabilitas geopolitik," tandasnya.