Pencapaian Tax Amnesty masih jauh dari data harta WP di luar negeri
Merdeka.com - Direktur Jendral Pajak, Ken Dwijugeasteadi mengungkapkan pencapaian program Tax Amnesty atau pengampunan pajak periode I masih jauh dari harapan pemerintah. Menurutnya, hasil yang dicapai masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan.
Seperti deklarasi luar negeri bisa mencapai Rp 951 triliun dan repatriasi sebesar Rp 137 triliun. "Angka itu masih jauh dari data WNI yang dimiliki harta di luar negeri," ungkapnya di kantornya, Jakarta, Senin (3/10).
Selain itu, jumlah wajib pajak (WP) yang mendaftar Tax Amnesty masih jauh dari perkiraan. "Peserta amnesti pajak sebanyak 368.000 WP masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah WP yang seharusnya memanfaatkan amnesti pajak," ujar Ken.
Sementara, lanjutnya, jumlah pembayaran tunggakan pokok pajak dalam amnesti pajak sebesar Rp 3,4 triliun relatif masih kecil dibanding dengan jumlah tunggakan pokok pajak sebesar Rp 50 triliun. Begitu juga dengan jumlah WP UKM di periode pertama sebesar 69.500, masih kecil dibandingkan dengan jumlah yang terdaftar di Ditjen Pajak sebanyak 600.000 WP.
"Masih banyak pengusaha UKM yang belum memiliki NPWP, kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas UKM dan Kementerian KUKM untuk mengimbau para pelaku UKM untuk memanfaatkan amnesti pajak," jelas dia.
Maka dari itu, Ken berjanji pihaknya akan terus meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan amnesti pajak periode kedua, yang telah dimulai 1 Oktober 2016 dan berakhir 31 Desember 2016.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kedekatan Jokowi Saat Temui Ibu Nasabah PNM dari Magelang
Jokowi juga mengapresiasi pencapaian PNM yang mencapai telah mencapai target pada 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaWapres Sebut Penerima Bansos Harusnya Berkurang, Cak Imin: Uang Rakyat Dikembalikan ke Rakyat
Cak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen
Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca Selengkapnya