Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pencapaian Tax Amnesty masih jauh dari data harta WP di luar negeri

Pencapaian Tax Amnesty masih jauh dari data harta WP di luar negeri ken dwijugiasteadi. ©istimewa

Merdeka.com - Direktur Jendral Pajak, Ken Dwijugeasteadi mengungkapkan pencapaian program Tax Amnesty atau pengampunan pajak periode I masih jauh dari harapan pemerintah. Menurutnya, hasil yang dicapai masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan.

Seperti deklarasi luar negeri bisa mencapai Rp 951 triliun dan repatriasi sebesar Rp 137 triliun. "Angka itu masih jauh dari data WNI yang dimiliki harta di luar negeri," ungkapnya di kantornya, Jakarta, Senin (3/10).

Selain itu, jumlah wajib pajak (WP) yang mendaftar Tax Amnesty masih jauh dari perkiraan. "Peserta amnesti pajak sebanyak 368.000 WP masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah WP yang seharusnya memanfaatkan amnesti pajak," ujar Ken.

Sementara, lanjutnya, jumlah pembayaran tunggakan pokok pajak dalam amnesti pajak sebesar Rp 3,4 triliun relatif masih kecil dibanding dengan jumlah tunggakan pokok pajak sebesar Rp 50 triliun. Begitu juga dengan jumlah WP UKM di periode pertama sebesar 69.500, masih kecil dibandingkan dengan jumlah yang terdaftar di Ditjen Pajak sebanyak 600.000 WP.

"Masih banyak pengusaha UKM yang belum memiliki NPWP, kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas UKM dan Kementerian KUKM untuk mengimbau para pelaku UKM untuk memanfaatkan amnesti pajak," jelas dia.

Maka dari itu, Ken berjanji pihaknya akan terus meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan amnesti pajak periode kedua, yang telah dimulai 1 Oktober 2016 dan berakhir 31 Desember 2016.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kedekatan Jokowi Saat Temui Ibu Nasabah PNM dari Magelang

Kedekatan Jokowi Saat Temui Ibu Nasabah PNM dari Magelang

Jokowi juga mengapresiasi pencapaian PNM yang mencapai telah mencapai target pada 2023 lalu.

Baca Selengkapnya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Wapres Sebut Penerima Bansos Harusnya Berkurang, Cak Imin: Uang Rakyat Dikembalikan ke Rakyat

Wapres Sebut Penerima Bansos Harusnya Berkurang, Cak Imin: Uang Rakyat Dikembalikan ke Rakyat

Cak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen

Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen

Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya