Pemindahan Ibu Kota Masih Pernyataan Politik Jokowi, Realisasi Butuh Proses Panjang
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo kembali membahas rencana pemindahan ibu kota negara. Sebenarnya rencana ini pernah digagas presiden pertama RI, Soekarno puluhan tahun silam dan mulai diwacanakan kembali beberapa waktu terakhir.
Menurut pakar dari Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, pernyataan presiden terkait pemindahan ibu kota ini masih sebatas pernyataan politik dan wacana publik. Untuk menjadi kebijakan publik, prosesnya masih sangat panjang. Harus dibahas legislasinya di DPR yang akan mengatur berbagai hal termasuk pendanaan.
Dia menambahkan pemindahan ibu kota ini harus total. "Yang dipindahkan total, ibu kota negara termasuk pemerintahan," ujarnya dalam diskusi Populi Center di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5).
Terkait lembaga ekonomi negara seperti Bank Indonesia bisa saja tetap berada di Jakarta, tapi ibu kota negara tetap harus dipindahkan. Terkait daerah mana yang laik, menurutnya berbagai opsi selalu terbuka. Bisa saja di sekitar Jakarta tapi dengan pengelolaan yang berbeda.
"Seperti usulan Bappenas bisa juga di sekitarnya apakah di Jonggol, Jawa Barat atau di Maja, Banten atau mesti satu kesatuan region megapolitan, bukan metropolis seperti Jakarta sekarang," paparnya.
Opsi lainnya, ibu kota bisa dipindahkan ke luar Jawa, namun harus jelas tujuannya yaitu menyebarkan pusat pertumbuhan dan meletakkan lokomotif besar untuk menarik berbagai gerbong pembangunan. "Ini adalah bagian dari mendorong Indonesia sentris. Kalau selama ini kita selaku Jakarta sentris, Jawa sentris, ini kira-kira nanti akan dekat dengan isu membangun Indonesia dari pinggiran meskipun kita tidak berharap ibu kotanya jauh di pinggir sana," jelasnya.
"Poin pemindahan ibu kota adalah bawa konsentrasi pembangunan di Pulau Jawa dan dampaknya yang sangat masif terhadap berbagai bidang kehidupan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya di Jakarta membuat seolah olah negeri ini dibangun dari satu pusat," tutur Robert.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaMuncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat
Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat
Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaStatus Jakarta Masih Ibu Kota sampai Presiden Terbitkan Keppres Perpindahan ke IKN
Menurutnya, IKN secara hukum akan efektif menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat Keppres diterbitkan.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnya