Pemerintah wajib perhatikan kualitas industri manufaktur Tanah Air

Merdeka.com - Ketua Tim Perumus Bidang Rembuk Ekonomi, Industri dan Perdagangan Hendri Saparini menjelaskan, acara rembuk nasional khususnya dalam bidang ekonomi bertujuan mencari masukan dari semua pemangku kepentingan, cara meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui industri dan digital.

"Tidak ada lagi alasan era perlambatan karena negara tetangga bisa tumbuh 6 persen," katanya, dalam acara Rembuk Nasional 2017 di Jiexpo Jakarta, Senin (23/10).

Nantinya, masukan-masukan yang ada akan disampaikan kepada Presiden RI dalam acara penyampaian rumusan rekomendasi rembuk nasional utupan rembuk nasional. Dalam mengidentifikasi masukan untuk produsen, banyak informasi timbul dari kalangan pelaku usaha yang meliputi proses praproduksi, produksi dan pascaproduksi.

Pada proses praproduksi, katanya, kalangan pengusaha mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan baku, minimnya modal untuk UMKM dan pelaku usaha dengan kepala keluarga perempuan, serta suku bunga kredit perbankan yang belum juga turun.

Pada sisi produksi, masukan kepada pemerintah meliputi pentingnya riset dan regulasi yang bisa memberikan kepastian bagi dunia usaha. Sedangkan, pada sisi pascaproduksi, para usahawan membutuhkan perhatian pemerintah terutama dari sisi harga, perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, serta pengaturan tata niaga dan sistem logistik nasional.

Menurut Ekonom Faisal Basri, titik simpul utama yang harusnya menjadi masukan kepada presiden adalah sektor manufaktur. Sektor ini vital karena selain memiliki sumbangan pajak yang tinggi sekitar 30 persen. Sektor ini menyerap barang dari sektor pertanian juga menjadi titik sentral pengambangan R&D yang berguna memperkokoh daya saing nasional.

"Saya kira kita perlu membangun prioritas katakanlah dengan fokus pada empat industri dulu misalnya makanan dan minuman, farmasi, kimia dan herbal, komputer dan optikal serta transport equipment," kata Faisal Basri.

Dia mengatakan, untuk membangun industri manufaktur tentu harus memperhatikan aspek perencanaan dan pelaksanaan. Tantangan yang sudah di depan mata bukan saja AFTA melainkan FTA walaupun bilateral. Selama ini, ada pengusaha Indonesia masih memanfaatkan FTA dari kemudahan impor saja, sedangkan belum menggali cara memasukkan barang ke negara mitra.

Sementara itu, mantan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menyarankan, pemerintah harus memperhatikan dan mengharmonisasikan tarif ekspor serta regulasi untuk membangun ekonomi yang berkualitas.

"Harmonisasi kebijakan itu penting agar tidak saling tumpang tindih. Misalnya, untuk urusan impor serahkan saja ke menteri perdagangan. Jangan sampai terjadi dualisme pengelolaan misalnya ada kebijakan impor sapi yang di Kementerian Pertanian tetapi ada juga yang di Kementerian Perdagngan," jelas Gobel.