Pemerintah target aturan plastik berbayar keluar April
Merdeka.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan peraturan menteri terkait kantong plastik diharapkan bisa terbit akhir April mendatang. Menurutnya, draf Permen tersebut telah bolak balik masuk mejanya dan terus dievaluasi. Namun, artikulasi aturan tersebut harus luas karena berimbas pada banyak pemangku kepentingan.
"Saya minta paling telat satu bulan akhir lah, harus cepatlah," kata Menteri Siti seusai "Workshop Pengelolaan Sampah di Pantai dan Laut" seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (27/2).
Dia menjelaskan, berdasarkan uji coba yang dilakukan pemerintah, realisasi kebijakan tersebut tidak sederhana. Meski banyak didukung kalangan masyarakat, upaya pengurangan kantong plastik juga menghadapi resistensi.
"Dengan kebijakan kantong plastik berbayar, rata-rata di ritel besar itu pemakaian plastik turun 30-55 persen dalam enam bulan. Impor plastik juga turun USD 11 juta. Tapi ternyata ada resistensi walau sedikit," ungkapnya.
Resistensi itu antara lain mulai dari akuntabilitas harga kantong plastik yang dipertanyakan, ruwetnya administrasi oleh perusahaan hingga keluhan asosiasi daur ulang dan edukasi bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Menteri Siti mengatakan dalam permen tersebut nantinya akan ada sejumlah hal pokok yang diatur antara lain upaya membatasi kantong plastik, metodenya hingga kebijakan daur ulang atau 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
"Kemudian akuntabilitas dan perubahan perilaku masyarakat serta khusus sampah plastik di laut juga dimasukkan. Industri juga," imbuhnya.
Menteri Siti menambahkan, nantinya aturan tersebut akan disiapkan dengan ruang lingkup yang lebih luas yakni menenai penanganan sampah plastik, bukan sekadar kebijakan tentang plastik berbayar.
"Sementara yang disiapkan Permen tentang plastik berbayar. Tapi saya coba lihat skenarionya kalau bisa tentang penanganan sampah plastik, jadi lebih luas," tukasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi
Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPuncak Arus Mudik Diprediksi 5-8 April
Pemerintah sudah meminta Polri untuk bersiap dengan menghadirkan banyak petugas.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnya3 Jurus Jitu Ganjar Turunkan Harga Bahan Pokok
Dia yakin strategi ini bisa mempermudah kedaulatan pangan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTahun Depan, Pemerintah Bagi-Bagi Beras Lagi ke 22 Juta Keluarga Miskin
Sejak Maret-Desember 2023, Bulog sudah mendistribusikan 1,4 juta ton bantuan pangan beras kepada keluarga miskin.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca Selengkapnya