Pemerintah susun kriteria sawit dan produk turunannya untuk dibahas di PBB
Merdeka.com - Pemerintah Indonesia akan membuat kriteria tandingan minyak sawit, yang saat ini sedang dirancang Uni Eropa untuk dicantumkan dalam Renewable Energy Directive (RED) II. Dengan adanya kriteria dari Indonesia kebijakan pembatasan impor minyak sawit oleh Uni Eropa akan lebih adil.
Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan saat ini pemerintah sedang membuat landasan kriteria sendiri terhadap minyak sawit, sebelum kebijakan Uni Eropa terkait pembatasan impor minyak kelapa sawit beserta turunannya ditetapkan pada Februari 2019.
"Kita lagi mempersiapkan sekarang milestone menghadapi Februari tahun depan, karena itu penentuan teknis implementasi passing out 2030," kata Menko Luhut, di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Jumat (29/6).
Menurut Menko Luhut, Indonesia sebagai penghasil terbesar minyak sawit harus memiliki andil dalam penetapan kriteria minyak sawit dan turunannya. "Jadi isu masih perlu dirumuskan, jangan hanya dia punya pengertian, kita juga punya pengertian jangan sampai mau didikte harus equal," tuturnya.
Menko Luhut mengungkapkan, Pemerintah Indonesia akan membawa kriteria sendiri ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), melalui pertemuan yang dilaksanakan pada September 2018. Indonesia meminta dukungan PBB karena minyak sawit dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya pengurangan impor minyak sawit akan berdampak pada kesejahteraan dalam negeri.
"Kemudian tadi kita mau ketemu nanti September di PBB menyangkut masalah dampak dari passing out terhadap kemiskinan, Kelapa sawit itu berpengaruh terhadap perbaikan kemiskinan jadi gini rasio Indonesia turun karena palm oil," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Naikkan Dana Peremajaan Sawit Jadi Rp60 Juta Per Hektare
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaProduksi Kelapa Sawit Indonesia Diprediksi Turun di 2024, Ini Faktor Penyebabnya
Tantangan kedua, yaitu tidak jelasnya kepastian hukum dan kepastian berusaha.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPetani Ditangkap Usai Bakar Satu Hektare Lahan Kebun Sawit di Riau
Polisi menyita barang bukti berupa tiga batang kayu bekas terbakar dan satu mancis.
Baca SelengkapnyaCatat! Kemendag Jamin Harga Minyak Kita Tak Naik Hingga Lebaran 2024
Hal ini merespons isu kenaikan harga minyak kita akibat kurangnya realisasi domestic market obligation (DMO) oleh produsen.
Baca SelengkapnyaPertamina Temukan Sumber Minyak Baru di Tambun-Bekasi
Penemuan sumber migas baru di Tambun, Bekasi ditajak pada 18 Agustus 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaKebijakan Uni Eropa Berdampak Besar ke Industri Baja Dalam Negeri, Ini Harus Dilakukan Pemerintah
Pemerintah harus memberi dukungan yang kuat kepada industri baja di Indonesia, termasuk melalui regulasi yang tepat.
Baca SelengkapnyaMentan Sentil Dirut Bulog: Jangan Terlalu Bersemangat Impor Daging Kerbau, tapi Lupa Serap Gabah dan Jagung Petani
Saat ini, Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas jagung dan padi.
Baca Selengkapnya