Pemerintah siapkan uang pengganti tanah warga KEK Mandalika
Merdeka.com - Pemerintah saat ini tengah melakukan negosiasi dengan warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat, atas pembebasan lahan untuk pengembangan pariwisata di kawasan tersebut. Sebab, saat ini pemerintah belum mencapai kesepakatan perihal sengketa lahan seluas 109 hektar di kawasan tersebut.
Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pihaknya akan mencari kesepakatan melalui uang pengganti. Diakuinya, saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) perihal uang tersebut.
"Mandalika tinggal masalah kita memberikan uang kerohiman untuk tanah 109 hektar yang belum diselesaikan. Karena kalau dari legal standingnya sebenarnya tidak ada alasan. Perintah presiden juga seperti itu. Tapi sekarang sedang kita hitung (nominal) yang pantas," ujarnya di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Kamis (27/10).
Dikatakan Menko Luhut, pemberian uang pengganti merupakan strategi terakhir. "Percayalah, pemerintah tidak akan mencederai rakyatnya. Mandalika dibuat untuk kesejahteraan rakyat setempat," tuturnya.
Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM tersebut meminta agar masyarakat Mandalika dapat membantu pemerintah agar tidak mempersulit pengembangan wilayah tersebut. Sebab, saat wilayah Mandalika berkembang, masyarakat sekitar juga dapat peningkatan kesejahteraan.
"Dampaknya untuk semua sektor akan berkembang. Seperti pertanian, handcraft, industri, dan perekonomian rakyat seperti dengan membuka warung makan, listrik, air dan masih banyak lagi," tandasnya.
Sekedar informasi, Kabupaten Mandalika merupakan wilayah yang dinobatkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam sektor pariwisata. Wilayah Mandalika dinilai memiliki potensi investasi sebesar Rp 30 triliun.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPerempuan Muda Asal Nganjuk Ini Bersikeras Jadi Petani, Beli Sawah Pakai Uang Tabungan Kini Omzetnya Puluhan Juta per Hari
Sejak lulus SMK, ia merantau ke kota besar agar bisa menabung dari penghasilannya
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto: Inisiatif Masyarakat Kunci Suksesnya Konsolidasi Tanah Pertanian di Lombok Barat
Masyarakat berinisiatif mengajukan penataan lahan pertaniannya agar jalan usaha tani dapat dibangun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menko PMK Muhadjir Pastikan Bantuan Pangan Beras Disalurkan hingga Juni 2024
Program bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaKeuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga Temui Warga Indramayu, Pastikan Bansos Pemerintah Jalan Terus
Dia memastikan, seluruh penduduk Indonesia yang terdata sebagai penerima bantuan akan menerima beras dan uang hingga Juni 2024 nanti.
Baca SelengkapnyaMenelusuri Jejak Kerajaan Aru, Penguasa Perairan di Sumatra Terkenal dengan Negeri Perompak
Kerajaan ini memiliki kekayaan alam dan tanah yang subur serta dikenal sebagai penguasa perairan di bagian utara Selat Malaka.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca Selengkapnya