Pemerintah siapkan uang pengganti tanah warga KEK Mandalika

Merdeka.com - Pemerintah saat ini tengah melakukan ‎negosiasi dengan warga Mandalika, Nusa Tenggara Barat, atas pembebasan lahan untuk pengembangan pariwisata di kawasan tersebut. Sebab, saat ini pemerintah belum mencapai kesepakatan perihal sengketa lahan seluas 109 hektar di kawasan tersebut.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pihaknya akan mencari kesepakatan melalui uang pengganti. Diakuinya, saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) perihal uang tersebut.

"Mandalika tinggal masalah kita memberikan uang kerohiman untuk tanah 109 hektar yang belum diselesaikan. Karena kalau dari legal standingnya sebenarnya tidak ada alasan. Perintah presiden juga seperti itu. Tapi sekarang sedang kita hitung (nominal) yang pantas," ujarnya di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Kamis (27/10).

Dikatakan Menko Luhut, pemberian uang pengganti merupakan strategi terakhir. "Percayalah, pemerintah tidak akan mencederai rakyatnya. Mandalika dibuat untuk kesejahteraan rakyat setempat," tuturnya.

Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM tersebut meminta agar masyarakat Mandalika dapat membantu pemerintah agar tidak mempersulit pengembangan wilayah tersebut. Sebab, saat wilayah Mandalika berkembang, masyarakat sekitar juga dapat peningkatan kesejahteraan.

"Dampaknya untuk semua sektor akan berkembang. Seperti pertanian, handcraft, industri, dan perekonomian rakyat seperti dengan membuka warung makan, listrik, air dan masih banyak lagi," tandasnya.

Sekedar informasi, Kabupaten Mandalika merupakan wilayah yang dinobatkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam sektor pariwisata. Wilayah Mandalika dinilai memiliki potensi investasi sebesar Rp 30 triliun.