Pemerintah Siapkan Bantuan Rp64 M Pulihkan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Merdeka.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyiapkan anggaran sebesar Rp64 miliar untuk membiayai program Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) 2021. Anggaran tersebut meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.
"Karena kan anggaran dari sebelumnya di tahun 2020 yaitu sekitar Rp26 miliar ya," ungkap Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf/Baparekraf, Hanifah Makarim, dalam acara Sosialisasi Bantuan Insentif Pemerintah, Jumat (11/6).
Hanifah mengungkapkan, peningkatan anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung proses pemulihan ekonomi sektor parekraf Indonesia. Sebab, mayoritas pelaku usaha di sektor tersebut amat terdampak pandemi Covid-19.
"Jadi, dengan BIP ini diharapkan bisa membantu para pelaku usaha sektor parekraf kita," terangnya.
Pendaftaran Dibuka Hingga 4 Juli
Dia menyebut, pendaftaran program BIP tahun 2021 sendiri sudah dibuka sejak Jumat (4/6) lalu. Sedangkan untuk masa penutupan dijadwalkan pada 4 Juli mendatang.
Bagi yang berminat, bisa mengunjungi laman https://aksespembiayaan.kemenparekraf.go.id/bip/. Menurutnya, laman tersebut memuat seluruh informasi yang dibutuhkan termasuk petunjuk teknis (juknis) pendaftarannya.
"Nantinya, segala informasi yang dibutuhkan sudah tersedia termasuk help desk. Jadi, Bapak/Ibu bisa langsung mengontak help desk apabila ada kendala," tambahnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPeluncuran program pungutan wisatawan asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaAyu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaPadahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca Selengkapnya