Pemerintah Lakukan 3 Upaya Siapkan UMKM Hadapi Pasca Pandemi

Merdeka.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, ada 3 upaya transformasi yang perlu dilakukan untuk menjadi formulasi tepat bagi koperasi dan UMKM. Dia melihat, saat ini masih banyak koperasi dan UMKM yang belum berbadan hukum. Dari badan hukum ini, UMKM akan terus berkembang.

Pasca pandemi Covid-19, banyak muncul usaha mikro baru akibat dampak pemutusan kerja. Pengusaha tersebut memilih untuk menjadi usaha mikro, untuk itu potensi ke depan munculnya usaha mikro makin banyak.

"Strategi kami di kementerian, bagaimana usaha mikro dan kecil ini tumbuh ke atas. Ditambah, masalah izin pendirian koperasi ini di Undang-Undang Cipta Kerja makin dimudahkan, sekaligus mendorong kesempatan UMKM naik kelas," ujar Teten dalam keterangannya, Minggu (13/12).

Kedua adalah transformasi digital. Untuk marketing pemasaran nanti lebih efisien bisnisnya lewat proses digital, termasuk dari sisi payment digital. Lanjut Teten, hal ini penting disiapkan UMKM untuk dihubungkan ke ekosistem digital.

Dirinya bersyukur, saat ini UMKM juga sudah dibantu oleh program Pasar Digital (PaDi) di mana KemenkopUKM telah bekerja sama dengan 9 BUMN, dimana penciptaan peluang pasa bagi UMKM makin besar.

Yang ketiga adalah transformasi teknologi produksi, supaya UMKM memiliki daya siang. Teten pun mengeluhkan banyaknya market dalam negeri yang diserbu produk impor lewat e-commerce. "Kalau UMKM mau bersaing, maka harus ada standarisasi global. Ini sedang terus kita rancang," imbuhnya.

Langkah Lain

Kementerian Koperasi dan UKM juga terus mendorong inisiatif dengan membangun rumah produksi bersama. Tujuannya agar UMKM bisa terus produksi secara bersama-sama meski tak memiliki pabrik sendiri.

"Kita juga ingin transformasi UMKM rantai pasok. Karena kebanyakan usaha UMKM ini kecil-kecil, dibantu supaya bisa tembus ke pasar lebih besar secara nasional," ucap Teten.

Teten mengaku, UMKM terkena dampak langsung dari 2 sisi yaitu sisi supply dan demand, sehingga dibutuhkan strategi UMKM ke rantai pasok nasional maupun global, juga klaster, komoditas maupun digitalisasi.

Tercatat, dari jumlah UMKM sebanyak 64 juta, sekitar 22,9 persennya mengalami penurunan penjualan, 20 persennya mengalami gangguan distribusi, 19,3 persen terkendala modal dan sekitar 18 persen mengalami kesulitan bahan baku.

"Di tengah daya beli turun, maka penting ekonomi nasional digerakkan oleh belanja pemerintah. Kami juga menggerakan beli produk UMKM lewat Gerakan Belanja Buatan Dalam Negeri," tuturnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com