Pemerintah siap beli 7 persen saham divestasi Newmont
Merdeka.com - Pemerintah mengaku siap untuk membeli saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara sebesar tujuh persen. Pembelian saham Newmont tersebut masih menunggu peleburan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan keputusan atas pembelian saham Newmont tersebut berada di tangan pemerintah.
"Tapi kan haknya ada di pemerintah, hak refusal juga ada di pemerintah," ujar Hadiyanto yang ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (2/2) malam.
Hadiyanto menegaskan merger antara PIP dan SMI dapat berperan penting untuk mengambil alih saham Newmont.
"Newmont dengan kondisi harga komoditi seperti ini, kemudian melemah, ekspornya juga kinerjanya berubah, makanya harus direview lagi," kata dia.
Sebelumnya, pemerintah berencana menggabungkan Pusat Investasi Pemerintah dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan hal tersebut dilakukan lantaran kinerja PIP tidak optimal dalam memberikan pinjaman ke pihak ketiga dalam pembangunan infrastruktur.
“SMI akan menerima dana sebesar Rp 18,4 triliun, di mana dana tersebut sudah termasuk modal dari PIP,” ucap Bambang, dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR-RI, Jakarta, Selasa (20/1).
Ditemui usai rapat, Bambang menjelaskan, dasar merger PIP dan SMI adalah agar SMI bisa menjadi lembaga pembiayaan infrastruktur yang kuat. Merger PIP dan SMI juga bertujuan agar tidak ada dualisme.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca SelengkapnyaPembelian/pemesanan minimal untuk ST012-T2 adalah Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta dengan maksimum Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaAdapun sepanjang Januari - Desember 2023, realisasi investasi telah mencapai Rp1.418,9 triliun atau melebihi target 101,3 persen dari target.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dana ini disalurkan kepada masyarakat melalui perbankan dengan bunga yang telah ditentukan pemerintah maksimum sebesar 5 persen.
Baca SelengkapnyaPertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading
Baca SelengkapnyaDalam IPO, perseroan menawarkan sebanyak 570 juta saham biasa atau setara 14,44 persen.
Baca SelengkapnyaSaat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca SelengkapnyaSelain negara di Afrika, pemerintah juga menjajaki peluang impor minyak dari negara di kawasan Amerika Latin.
Baca SelengkapnyaTerbaru, surat pernyataan minat tersebut telah mencapai 328 LoI.
Baca Selengkapnya