Pemerintah sebut penerima KUR tetap harus bayar bunga dan pinjaman

Merdeka.com - Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bambang Adi Winarso menegaskan Usaha Menengah, Kecil, dan Menengah (UMKM) wajib melakukan pengembalian pinjaman pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut dia, selama ini UMKM menganggap program ini merupakan dana hibah dari pemerintah.

"Jadi walaupun teman-teman Jamkrindo melakukan talangan, tapi tetap harus dibayar. Ini yang penting supaya tidak terjadi moral hazard. Karena banyak daerah menganggap bahwa KUR ini sebagai hibah," ujar Bambang di Mataram, Sabtu (23/4).

Sejauh ini, kata dia, pemerintah sedang giat menggalakkan serta berkomitmen pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah pun memberikan insentif pada program-program yang mampu menumbuhkan wirausaha itu.

"Presiden di berbagai media sudah menyampaikan bahwa tahun depan itu suku bunga KUR tidak boleh lebih dari 7 persen," kata dia.

Menurut Bambang, selama ini kita masih tertinggal jauh dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam menyediakan suku bunga rendah untuk kredit UMKM hingga 5 persen.

"Jangan sampai UMKM itu sebelum bersaing sudah dibebani oleh bunga yang tinggi. Untuk meringankan beban UMKM maka pemerintah memberikan subsidi bunga," tegas Bambang.

Pihaknya menambahkan subsidi bunga termasuk Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang diberikan tahun ini sebesar Rp 10,5 triliun, lebih rendah dibandingkan subsidi bunga dan IJP sejak 2007-2014 yang sebesar Rp 16,5 triliun.