Pemerintah pastikan Pilkada Serentak tak ganggu belanja APBN 2018

Merdeka.com - Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 tidak akan terganggu dengan adanya Pilkada Serentak.

Sebab, penyerahan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo kepada kementerian/lembaga dan daerah akan dilakukan pada 7 Desember 2017 mendatang, sehingga tidak perlu ada kegundahan mengenai APBN 2018.

Apabila penyerahan DIPA proses beeding dipercepat dan tender dapat dilakukan lebih dengan cara pratender, diharapkan Kementerian/Lembaga bisa belanja lebih cepat, perencanaan pun lebih optimal.

"Pemerintah sudah melakukan upaya ini secara konsisten sejak tahun 2017, dan akan terus dilanjutkan disertai berbagai evaluasi. Evaluasi tidak hanya soal uang yang dibelanjakan, tapi value for money ini mau jadi apa. Hal ini menyangkut efektivitas dan efesiensi sehingga kita dapat menghasilkan output dan outcome yang lebih baik di tahun depan," kata Askolani dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (4/12).

Direktur Institute for Develompent of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengimbau DIPA yang diserahkan lebih cepat itu tidak hanya berfungsi sebagai stimulus, tapi harus diikuti dengan perbaikan kualitas belanja.

"Pencairan anggaran di awal itu, apalagi kalau pencairannya menyebar ke seluruh daerah termasuk desa, bagaikan melempar kerikil ke dalam kolam. Efek gelembungnya akan terus ada dan menstimulasi perekonomian," kata Enny.

Menurutnya, pencairan di awal juga bukan tanpa risiko. Untuk itu, dia mengimbau pemerintah untuk menjaga kelangsungan fiskal. Ada target penerimaan pajak untuk dapat merealisasikan berbagai agenda yang sudah direncanakan dalam DIPA 2018.

"Jangan sampai ketika itu tidak tercapai, ada pemotongan anggaran di tengah tahun yang berdampak pada efek psikologis dan memicu timbulnya kegaduhan. Apalagi jika terjadi di tahun politik."