Pemerintah Pastikan Libatkan Buruh Bentuk Omnibus Law Bidang Ketenagakerjaan

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan akan melibatkan buruh dalam proses omnibus law terkait ketenagakerjaan. Adapun saat ini proses penyusunan omnibus law tersebut masih dalam proses penyelesaian.

"Lagi dalam proses penyelesaian. Ya kita sedang mendengar saja dari berbagai pihak. Prosesnya begitu, masih dalam proses mendengar," kata dia saat ditemui usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (23/12).

Dia menjelaskan, dalam proses tersebut pemerintah akan terbuka terhadap masukan dari semua pihak. Dia mengungkapkan suara buruh sudah pasti didengar. Apalagi saat ini sudah banyak serikat buruh yang mengutarakan tuntutan-tuntutannya. Adapun usulan yang paling banyak diterima adalah mengenai pengupahan.

"Ya kita kalau ini kita sedang lakukan itu sekarang dalam proses mendengar, di dirjen kami terus melakukan itu, mendengar dari serikat buruh-serikat buruh. Kalau buruh ya semua dengar, bagaimana upah minimum, ya kalau buruh sudah sering dengarlah. Ya ada soal upah minimum, pesangon," ujarnya.

Omnibus Law Dinilai Berbahaya

Ekonom Senior, Faisal Basri menilai kebijakan omnibus law yang saat ini tengah dipersiapkan pemerintah Jokowi berbahaya. Adapun omnibus law tersebut meringkas 82 Undang-Undang yang saat ini berlaku.

Dalam pandangan Faisal, omnibus law hanya menguntungkan kepentingan para pengusaha. Sementara dari pihak buruh, akademisi dan daerah tidak dilibatkan sama sekali dalam pembahasannya yang terkesan tertutup. Padahal, salah satu omnibus law tersebut berkaitan dengan kepentingan buruh dan daerah.

"Sangat berbahaya (omnibus law ini), tidak ada kepentingan buruh yang terwakili dalam proses pembuatannya, tidak ada kepentingan daerah. Kemudian tren pembahasannya tertutup tidak lewat pengujian akademis," kata dia saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (18/12).

Faisal menilai, rasa kepercayaan diri pemerintah dalam menyusun omnibus law tanpa melibatkan banyak pihak atau hanya pengusaha semata disebabkan anggota dewan 74 persennya adalah berasal dari partai pendukung pemerintah. Apalagi, rival politik saat pemilihan presiden, yakni Prabowo Subianto, juga sudah merapat ke pemerintahan.

"Jangan terjadi perselingkuhan antara negara, pemerintah pusat, dengan pengusaha. Ini yang bahas Kadin, Apindo dan pemerintah saja, buruhnya tidak. Riak riaknya sudah ada di bawah. Apapun sampah yang dikasih ke DPR pasti disetujui," ujarnya.