Merdeka.com - Peneliti senior Indef, Didik J Rachbini mengharapkan pemerintah lebih hati-hati dalam pengelolaan utang, mengingat pembayaran pokok dan bunga utang yang ada di pemerintahan saat ini jumlahnya sangat besar.

"Memang bisa di roll over di tahun berikutnya tapi dibandingkan anggaran lain itu besar dan harus hati-hati," ungkapnya saat ditemui di acara ulang tahun ke-23 INDEF, di Jakarta, Rabu (29/8).

Dia mengatakan, pemerintah tetap harus lebih waspada dalam menarik utang, meskipun rasio utang Indonesia masih di bawah ambang batas 30 persen terhadap PDB. Sebab penerimaan pajak yang belum terlalu baik.

"Jangan hanya berlindung dibalik rasio utang terhadap PDB yang hanya 30 persen. Tapi kan tax rasio kita hanya dua pertiga atau sepertiga dari negara-negara maju. Dan juga banyak utang kita dalam bentuk valas sedangkan utang yang dilempar ke publik sangat tinggi," kata dia.

Dia pun menilai Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (R-APBN) 2019 lebih menjurus ke arah populis. Untuk diketahui, R-APBN 2019 sebesar Rp 2.439,7 triliun jumlah ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun ini sebesar Rp 2.220,7 triliun.

Kendati demikian, dia mengharapkan, RAPBN dapat membantu meningkatkan kinerja ekonomi dan mengerek produktivitas masyarakat.

"Arah populis itu sudah cukup jelas yaitu memang kecenderungan tapi kebanyakan sasaran-sasaran ke arah populis itu ketidakproduktifannya cukup besar, ini juga menimbulkan inefesiensi keborosan di dalam negara," kata dia.

"Efektif apa tidak? Ternyata sektor informal masih sangat banyak sehingga anggaran tidak menghasilkan manusia produktif bahkan anggaran pendidikan juga buruk," imbuhnya.

Menurut Didik pemerintah harus lebih efisien dalam mengelola keuangan negara agar anggaran yang digelontorkan benar-benar produktif. Pemerintah juga harus berani untuk memotong anggaran agar efisiensi bisa terjadi.

"Kalau kita sakit, macam-macam usaha harus kita lakukan. Potong anggaran yang tidak penting secara berani. Ini memang bukan langkah yang populer," tandasnya.