Pemerintah genjot kepemilikan lokal di obligasi negara
Merdeka.com - Pemerintah terus berupaya meningkatkan basis kepemilikan surat utang negara oleh masyarakat domestik. Kepemilikan utang oleh investor domestik membuat stabilitas dalam perekonomian Tanah Air dan tidak rentan terkena pengaruh dari luar negeri.
Plt Direktur Jendral Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, mengatakan pemerintah berharap agen penjual Obligasi Ritel Indonesia (ORI) mampu meningkatkan kinerjanya dalam meraup investor lokal.
“Pengembangan pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik menjadi program prioritas dan strategis pemerintah,” ujarnya saat ditemui dalam acara MoU pemerintah dengan agen penjual ORI di kantornya, Jakarta, Rabu (25/7).
Menurutnya, saat ini kepemilikan surat utang negara cenderung di dominasi oleh asing. Hal ini berpotensi menjadi masalah di saat keluar masuknya dana investor asing dari SBN juga ikut mempengaruhi nilai tukar rupiah, sehingga berpotensi mengganggu makro ekonomi nasional.
“Kepemilikan asing atas SBN yang semakin besar perlu diimbangi dengan berkembangnya investor domestik, baik dari sisi jumlah investor maupun volume investasinya,” tuturnya.
Penerbitan ORI memiliki peran strategis dalam pengembangan pasar SBN domestik. Kontribusi ORI dan Sukuk Ritel terhadap outstanding SBN yang dapat diperdagangkan semakin meningkat yakni dari 1 persen pada tahun 2006 menjadi 7 persen pada bulan Juli 2012.
“Respon investor ritel di pasar perdana sangat baik,” imbuhnya.
Dalam jangka waktu 6 tahun, lanjutnya, jumlah investor ritel yang membeli ORI maupun Sukuk Ritel di pasar perdana telah mencapai kurang lebih 168.409 investor yang tersebar di 33 provinsi. Dengan demikian ORI sudah menjangkau seluruh Provinsi yang ada di Indonesia.
(mdk/rin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dua faktor ini menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi global terganggu, bahkan lebih rendah dari proyeksi tahun lalu.
Baca SelengkapnyaSaat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca SelengkapnyaEkonomi hijau dinilai sebagai solusi dari sistem ekonomi eksploitatif yang selama ini cenderung merusak lingkungan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Barang yang diimpor mendapatkan penangguhan bea masuk
Baca SelengkapnyaBicara soal sektor pertanian terkendala beberapa kepentingan dari negara anggota. Tak hanya soal public stockholding, tapi juga terkait domestic support.
Baca SelengkapnyaTujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.
Baca SelengkapnyaDinamika minat investasi pada IKN meningkat, apalagi pemerintah menjamin risiko demand pada tahap awal.
Baca SelengkapnyaMelihat adanya investor asli Kalimantan Timur yang turut serta dalam pembangunan IKN, Jokowi pun menilai hal tersebut sangat baik.
Baca SelengkapnyaPara investor internasional akan semakin melirik Pertamina untuk menanamkan investasinya.
Baca Selengkapnya