Pemerintah Dukung Pembentukan Induk Perusahaan dan Transisi Energi PLN

Selasa, 31 Januari 2023 17:36 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Pemerintah Dukung Pembentukan Induk Perusahaan dan Transisi Energi PLN Menkeu Sri Mulyani. Genanta ©2023 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa pemerintah Indonesia akan mendukung pembentukan holding atau induk perusahaan dan subholding atau anak perusahaan di PT PLN (Persero). Ini sejalan dengan transisi energi yang selama ini digaungkan pemerintah.

Hal itu diputuskan dalam rapat internal yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

"Jadi untuk pembentukan holding subholding menurut saya tidak ada halangan dari sisi perpajakan, bahkan kita akan mendukung," ujar Sri Mulyani.

Guna mendukung langkah tersebut, pemerintah juga telah menyetujui sejumlah hal yang dibutuhkan dari sisi perpajakan dalam rangka pembentukan holding dan subholding PLN. "Dari sisi treatment PPN, PPh, dan kemudian penggunaan nilai buku itu kita dukung dan sudah ada peraturan yang melandasinya," kata Sri Mulyani.

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi juga meminta jajarannya untuk berkoordinasi membangun sebuah platform untuk mendukung PLN melaksanakan mekanisme transisi energi.

Menurut Sri Mulyani terdapat komitmen sedikitnya USD 20 miliar untuk berbagai proyek transisi energi di Indonesia.

"Presiden meminta supaya para menteri berkoordinasi membangun sebuah platform yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden di G20. Ada komitmen USD 20 miliar," katanya.

Oleh karena itu, presiden juga meminta jajarannya untuk menyusun regulasi sebagai landasan kegiatan tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan."Dibutuhkan suatu peraturan untuk melandasi itu supaya bisa berjalan secara kredibel dan baik. Itu yang tadi Presiden minta supaya kita menyusun," ujar Sri Mulyani.

2 dari 2 halaman

Dalam kesempatan lebih awal sebelum mengikuti rapat tersebut, Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury menyampaikan bahwa pembentukan holding dan subholding PLN memang masih membutuhkan dukungan penuh dari sedikitnya 12 kementerian.

"Termasuk Kemenkeu khususnya, (Kementerian) ESDM. Kedua komitmen kita setelah melakukan pembentukan holding dan subholding ini untuk melakukan efisiensi pelayanan masyarakat dan transisi menuju energi baru terbarukan," ujar Pahala.

Kementerian BUMN sebelumnya telah meluncurkan holding dan subholding PLN pada 21 September 2022 untuk mentransformasikan PLN menjadi perusahaan energi berbasis teknologi, inovasi, dan berorientasi pada masa depan.

Terdapat subholding di bawah holding PLN tersebut yakni PLN Energi Primer Indonesia, PLN Nusantara Power, PLN Indonesia Power, dan PLN ICON Plus.

Baca juga:
Mimpi RI Bebas Polusi, dan PR Besar Infrastruktur Kendaraan Listrik
Dirut PLN Buka-bukaan soal Kunci Transisi Energi Baru Terbarukan
Strategi MIND ID Beralih ke Energi Bersih, Termasuk Kebut Ekosistem Kendaraan Listrik
Dukung Jokowi Jaga Kedaulatan Energi, Anggota DPR Ajak Negara ASEAN Bersatu
DPR Dukung Program Jokowi Kembangkan Energi Terbarukan dengan Mempercepat RUU EBET
Dongkrak Daya Saing, Industri Bumbu Mi Instan Manfaatkan Energi Bersih untuk Produksi

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini