Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah dinilai tak mampu kelola APBN

Pemerintah dinilai tak mampu kelola APBN RKP RAPBN. ©rumgapress/abror rizki

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pemerintah tidak becus dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Indikatornya adalah selalu jebolnya APBN dalam beberapa tahun terakhir.

Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani mengatakan, saat ini pemikiran yang menyebutkan jebolnya APBN dikarenakan subsidi BBM ternyata salah. Menurutnya, jebolnya APBN karena pemerintah yang tidak mampu mengelola APBN dengan baik.

"APBN kita jebol bukan karena subsidi, bukan karena salah rakyat," ujar Dewi di Jakarta, Rabu (19/12).

Dewi menegaskan, ketidakbecusan pengelolaan APBN tersebut dapat dilihat dari beban anggaran dari belanja pegawai karena makin banyaknya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal, dari jumlah yang ada saat ini, PNS yang aktif bekerja hanya 20 persen dan sisanya 80 persen tidak bekerja dengan baik.

Selain itu, kata Dewi, ketidakmampuan pengelolaan APBN juga bisa dilihat dari inefisiensi lembaga pemerintah. Dalam kasus ini, Dewi mengkaitkan dengan temuan inefisiensi dalam tubuh PT. PLN sebesar Rp 37 triliun.

"PLN salah satu dari 141 BUMN, bayangkan 141 BUMN inefisiensi Rp 1 triliun saja, berapa itu," katanya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru Diundur, Ternyata Ini Penyebabnya
Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru Diundur, Ternyata Ini Penyebabnya

BKN mengimbau bagi instansi yang sudah mendapatkan hasil pengolahan nilai agar segera mengumumkan kelulusan peserta seleksi PPPK.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2023 Tembus 95,4 Persen, Ini Rinciannya
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2023 Tembus 95,4 Persen, Ini Rinciannya

Bea Cukai menopang postur APBN sepanjang tahun 2023

Baca Selengkapnya
Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB
Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024
Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024

Cak Imin mengungkapkan belum ada lobi dan tawaran dari pemerintah atau paslon Prabowo-Gibran untuk menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya
Pemerintah Bakal Akan Tutup 123 Perlintasan Sebidang, Ini Alasannya

Pemerintah akan menutup 123 titik perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api pada 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024
Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024

Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024

Baca Selengkapnya
Tes Seleksi CPNS 2024 Digelar Bulan Mei, Cek Dulu Syarat Sebelum Mendaftar
Tes Seleksi CPNS 2024 Digelar Bulan Mei, Cek Dulu Syarat Sebelum Mendaftar

Saat ini, Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian negara (BKN) sedang bergerak cepat untuk membahas pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Strategi Pemerintah Pindahkan ASN ke IKN
Strategi Pemerintah Pindahkan ASN ke IKN

Anas mengatakan terdapat sejumlah persyaratan kompetensi ASN yang akan dipindahkan ke IKN.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Pemerintah Bakal Rekrut 419.146 Guru PPPK
Siap-Siap, Pemerintah Bakal Rekrut 419.146 Guru PPPK

Dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang terus berjalan, katanya, juga dapat menentukan keberhasilan program perekrutan ASN PPPK guru.

Baca Selengkapnya