Pemerintah Dinilai Masih Setengah Hati Pensiunkan PLTU Batubara

Selasa, 4 Oktober 2022 14:34 Reporter : Sulaeman
Pemerintah Dinilai Masih Setengah Hati Pensiunkan PLTU Batubara PLTU. ©2021 PLN

Merdeka.com - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan, pemerintah masih setengah hati untuk memensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara. Hal ini tercermin dari belum seriusnya pemerintah untuk mendorong percepatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia.

"Pemerintah masih setengah hati untuk melakukan pensiun dini PLTU batubara," kata Bhima dalam acara Polemik Transisi Energi
Terbarukan dalam Perpres 112/2022 di Jakarta, Selasa (4/10).

Bhima mencontohkan, Pemerintah masih mengizinkan operasional PLTU batubara hingga tahun 2050 mendatang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112/2022 yang baru di luncurkan presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

"Artinya, kita masih mengizinkan adanya penggunaan energi kotor," tekannya.

Bhima menilai, pemerintah juga masih belum serius untuk menggenjot capaian bauran EBT di Indonesia. Data Kementerian ESDM mencatat, bauran energi primer pembangkit listrik
masih didominasi oleh batubara hingga 60,5 persen.

"Dan hanya 12,3 persen bersumber dari EBT," ujar Bhima.

Oleh karena itu, dirinya menilai pemerintah masih belum serius untuk mempercepat transisi EBT di Tanah Air. Ini tercermin dari kebijakan maupun capaian pemanfaatan EBT yang masih rendah. "Belum ada langkah politik yang kuat untuk melepaskan ketergantungan
batubara dalam energi primer," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, meminta dukungan investor untuk early retirement (pensiun dini) operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara di Indonesia. Dana investasi yang diperlukan untuk menutup operasional pembangkit yang tidak ramah lingkungan tersebut berkisar USD58 miliar.

"Kegiatan Penutupan dini dari PLTU (batu bara) ini tentunya memerlukan dukungan investasi," tekannya dalam Mandiri Investment Forum di Jakarta, Rabu (9/2)

Dia menyampaikan, pemerintah sendiri menargetkan 5,5 Giga Watt (GW) PLTU batubara bisa dipensiunkan secara bertahap sebelum 2030 mendatang. "Nantinya, Investor akan mendapatkan arus kas dari pasar karbon selama sisa periode akuisisi dilakukan," ujarnya

Program pensiun dini PLTU batubara tersebut diperlukan untuk mempercepat tranformasi penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Tujuannya untuk menekan emisi karbon lewat penggunaan energi berbasis fosil yang tidak ramah lingkungan. [azz]

Baca juga:
PLTU Batubara Harus Segera Pensiun Agar PLN Tak Lagi Over Supply
Pemerintah Kembali Tunda Penerapan Pajak Karbon untuk PLTU Batubara
Aturan Baru, Jokowi Larang Pembangunan PLTU Baru
Menguji Dampak PLTU terhadap Kesehatan dan Pencemaran Lingkungan
Pertumbuhan Pembangunan PLTU Indonesia Disebut Tertinggi di Negara G20
Mobil Listrik di Indonesia Tidak Sepenuhnya Bersih, Masih Gunakan Sumber Energi Kotor

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini