Merdeka.com - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan program pemerintah belum maksimal untuk menurunkan ketimpangan dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Padahal, Indonesia tengah dihadapkan tantangan digitalisasi dan revolusi industri keempat.

"Program pemerintah belum sampai ke ujung tombak sasaran agar optimal, akses tenaga kerja kita dapat pelatihan minim sekali," kata Enny dalam sebuah acara diskusi di Cikini, Jakarta, Selasa (23/1).

Enny mengungkapkan, meski sudah banyak pelatihan dan peserta, nyatanya masih banyak tenaga kerja yang belum terserap. "Sekalipun ikut pelatihan, tak ada jaminan dapat pekerjaan," ujarnya.

Sekjen Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Abdul Waidl, menyebutkan bahwa revolusi industri keempat berpotensi meningkatkan ketimpangan terutama antara pekerja yang memiliki keahlian dan tidak. "Padahal 52 persen angkatan kerja yang ada saat ini berpendidikan SMP ke bawah. Kondisi demikian tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja," ujarnya.

Abdul Waidl menambahkan peningkatan kesempatan kerja, disertai upah laik, kondisi kerja yang baik, serta tidak ada diskriminatif bagi pekerja perempuan haruslah juga menjadi prioritas pemerintah.

"Pemerintah sudah membuat quick win menuju pembangunan berkeadilan melalui redistribusi lahan. Namun secara umum pemerintah belum menunjukkan fokus perhatian dalam upayanya untuk mencapai ekonomi berkeadilan tersebut."

"Seperti halnya penguatan kapasitas melalui pendidikan vokasi di mana anggaran yang dialokasikan masih sangat kecil dan cenderung diabaikan, dibanding dengan alokasi untuk pendidikan formal. Pada tahun 2017 misalnya, pemerintah hanya mengalokasikan Rp 2,5 triliun untuk pendidikan vokasi."

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengingatkan semua pihak untuk bersiap menyambut revolusi industri keempat atau 4.0 yang berbasis digital. Presiden Jokowi mengatakan, revolusi industri ke empat telah datang bahkan terjadi serentak di seluruh negara di dunia. Baik revolusi dimensi digital, fisik, biologis, artificial intelligence (rekayasa kecerdasan), maupun bio engineering (rekayasa genetika).

Revolusi tersebut harus direspons cepat dengan kebijakan strategis. Jika tidak, maka akan melemahkan tatanan ekonomi. "Kalau tidak kita antisipasi dengan strategi ekonomi negara, strategi bisnis negara, baik secara makro maupun mikro akan sangat berbahaya sekali bagi tatanan ekonomi yang telah kita buat bertahun-tahun," jelasnya.

Presiden Jokowi memprediksi revolusi industri ini, akan menggoyang lapangan kerja di Indonesia. Apalagi, International Labour Organization (ILO) memperkirakan sekitar 56 persen lapangan kerja akan hilang akibat adanya mesin otomatis atau robotic yang dapat menggantikan tenaga manusia.