Pemerintah didesak hanya beri PMN ke BUMN pemilik program prioritas

Merdeka.com - Pengamat dari Energi Watch Ferdinand Hutahaean menilai pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih belum tepat sasaran. Sebab, pemerintah justru memberikan PMN untuk BUMN yang tidak menjalankan program prioritas pemerintah.

"Pemerintah memberikan subsidi besar kepada BUMN yang sampai sekarang saya tidak tahu manfaatnya di mana. 2 tahun ini sampai Rp 100 triliun lebih yang disubsidi pemerintah kepada BUMN dan saya tidak melihat dampak ekonomi yang timbul dari situ," kata Ferdinand dalam diskusi Energi Kita yang digagas RRI, merdeka.com, IJTI dan IKN di Hall Dewan Pers, Jakarta, Minggu (28/8).

Dia mengimbau agar pemerintah mengalihakan anggaran tersebut untuk sektor yang mampu membangkitkan ekonomi masyarakat, salah satunya subsidi terhadap listrik. "Ini kembali dari keberpihakan pemerintah dan bagaimana kita harus mengambil kebijakan," imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Ramaon Siagian menilai salah satu program yang harus diberikan suntikan dana adalah program kelistrikan 35.000 megawatt (MW). Sebab, program ini masih dibebankan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang berkurang dari Rp 10 triliun menjadi Rp 23,560 triliun.

"Seharusnya program kelistrikan dan energi baru terbarukan (EBT) itu harus disubsidi oleh APBN jangan membebankan PLN. Tapi kalau diserahkan ke PLN maka keuangan mereka akan terganggu," pungkas Ramson di tempat yang sama.

Seperti diketahui, PMN untuk BUMN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P 2016) bertambah sebesar Rp 13,56 triliun. Yakni dari Rp 40,42 triliun dalam APBN 2016 menjadi Rp 53,98 triliun.

Usulan PMN ini diajukan kepada 24 perusahaan pelat merah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.