Pemerintah Catat 3.205 Kendaraan Listrik Berbasis Baterai Sudah Diregistrasi
Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan public launching Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).
Dalam public launching ini Kementerian ESDM telah bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga, serta stakeholder terkait untuk mengimplementasikan KBLBB di Indonesia, diantaranya dengan Kepolisian Republik Indonesia yang mendukung penuh program KBLBB dengan memberikan kemudahan registrasi dan identifikasi.
Saat ini KBLBB yang sudah diregistrasikan berjumlah 3.205 unit, tanda nomor KBLBB juga dikhususkan dengan strip warna biru pada bagian masa berlaku.
Selain itu KBLBB juga mendapatkan fasilitas khusus seperti parkir gratis juga bebas melewati jalur ganjil genap dan bebas Car Free Day. Tentunya hal ini bertujuan agar Indonesia semakin bersih dan terbebas dari polusi.
Dukungan lainnya datang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri mendukung implementasi KBLBB dengan menerbitkan Permendagri Nomor 8 Tahun 2020 tentang perhitungan Dasar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2020 pada tanggal 20 Januari 2020.
Serta sebagai tindak lanjut Permendagri nomor 8 tahun 2020, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran Mendagri Nomor 024/4833/SJ tanggal 27 Agustus 2020 tentang Percepatan Implementasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk transportasi jalan. Kemendagri juga memfasilitasi Pemerintah daerah dalam penyusunan Kebijakan KBLBB.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan public launching KBLBB ini dalam rangka mendorong Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan.
"Dasar pemikiran program KB LBB tersebut adalah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan impor BBM yang akan berdampak positif dalam pengurangan tekanan pada neraca pembayaran Indonesia akibat impor BBM," jelasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sangat disayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaArifin juga angkat suara terkait wacana Kementerian Perindustrian yang akan membatasi penggunaan kendaraan listrik yang menggunakan baterai berbasis LFP.
Baca SelengkapnyaLangkah ini penting dilakukan karena ada 13 juta ton lebih sampah plastik dalam setahun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dia mendorong perusda merespon transformasi itu untuk masuk ke bisnis kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaPemerintah cari cara agar penjualan kendaraan listrik meningkat.
Baca SelengkapnyaDadan mengakui sudah ada perusahaan yang disasar untuk diberikan insentif tersebut.
Baca SelengkapnyaKalau dihitung, jumlah tersebut masih jauh dari target 50.000 unit.
Baca SelengkapnyaPercepatan transisi energi fosil ke EBT diperlukan untuk mewujudkan target emisi karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing, tapi juga siapkan kolam.
Baca Selengkapnya