Pemerintah Cadangkan Dana Rp18 Triliun untuk Redam Guncangan Harga BBM
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa pemerintah memiliki anggaran cadangan dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp18 triliun. Dana tersebut bisa digunakan untuk menangani dampak kenaikan harga komoditas dan energi di tingkat masyarakat.
"Di dalam PC PEN kita tahun ini masih ada cadangan yang disebutkan Rp18 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, APBN KiTa, Jakarta Pusat, Kamis (11/8).
Sri Mulyani menyebut Presiden Joko Widodo telah memberikan lampu hijau jika dana PEN digunakan untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga energi di pasar global. Sisa dana PEN bisa disalurkan untuk jaring pengaman sosial lewat bantuan sosial.
"Apabila ada guncangan harga, terutama BBM atau listrik kemudian tidak bisa tertahan dan kemudian harus dilakukan adjustment, maka perlu bantalan sosial tambahan," tuturnya.
Masih Dimonitor
Situasi-situasi ini kata Sri Mulyani yang akan terus dimonitor. Tentunya dalam setiap pos dalam APBN akan dikelola hati-hati agar berbagai tujuan nasional terjaga.
Harapannya, pemulihan ekonomi bisa terus berlanjut lagi. Hal ini tercermin dari penciptaan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Termasuk stabilitas dari sisi harga.
Untuk itu, pemerintah akan memantau terus kondisi terkini yang terjadi di dalam maupun luar negeri.
"Kondisi inilah yang menyebabkan kami akan terus melihat dan menggunakan APBN fleksibel," kata dia mengakhiri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaJokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaPresiden menjelaskan bahwa kenaikan harga ini dipicu kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana Elnino di seluruh dunia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaBelakangan ini harga beras melambung tinggi, masyarakat semakin tercekik usai kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca Selengkapnyakenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.
Baca Selengkapnya