Pemerintah Bakal Gandeng Swasta Garap 7 Pelabuhan Ini
Merdeka.com - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan, ada 7 pelabuhan yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan swasta, guna menghemat pemakaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Nantinya, kerja sama tersebut dengan skema kerja sama operasi (KSO), kerja sama pemanfaatan (KSP), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), atau konsesi. Ketujuh pelabuhan tersebut, di antaranya Lelabuhan Luwuk, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Pinang, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Larantuka, Pelabuhan Nabire, Lelabuhan Pangandaran dan Pelabuhan Carocok Panasahan/Painan.
"Menurut data Bank Dunia, untuk mencapai tingkat pertumbuhan PDB sebesar enam per tahun, Indonesia membutuhkan pembiayaan infrastruktur sebesar lima persen per tahun dari total PDB. Idealnya, sedikitnya 12-15 persen dari pendapatan domestik bruto dapat dialokasikan untuk investasi di bidang infrastruktur," kata Sugihardjo, dikutip Antara, Kamis (6/12).
"Secara kepemilikan, sebagian besar BUMN-BUMN yang bergerak di bidang sarana dan prasarana tersebut masih 100 persen dimiliki Pemerintah, atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Selama ini pendanaan pembangunan sarana dan prasarana diidentikkan dengan anggaran APBN, sehingga pihak swasta belum berperan optimal dalam pengembangan infrastruktur kepelabuhanan," jelasnya.
Sementara itu, untuk skala prioritas sedang yaitu Pelabuhan Kendawangan, Pelabuhan Tual, Pelabuhan Kali Adem/Muara Angke, Pelabuhan Likupang, Lelabuhan Meulaboh dan Pelabuhan Branta. Sedangkan untuk skala prioritas rendah yaitu pelabuhan penyeberangan Batu Licin Tanjung Serdang, Pelabuhan Penyeberangan Jepara Karimun Jawa; Pelabuhan Kuala Gaung; pelabuhan Sirombu dan Pelabuhan Sungai Lumpur.
Menurutnya, ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana transportasi laut di Indonesia masih belum optimal, sehingga masih perlu pembangunan dan pengembangan. Sedangkan tujuh pelabuhan tersebut merupakan hasil survei Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi (Puslitbang) Laut dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) di 17 lokasi pelabuhan di Indonesia, baik itu pelabuhan laut maupun pelabuhan penyeberangan.
"Luasnya cakupan transportasi laut, tentu memerlukan pendanaan yang sangat besar, sementara itu pemerintah mempunyai keterbatasan dalam pendanaan. Oleh karena itu perlu didorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam mempercepat pembangunan transportasi laut," imbuhnya.
Untuk pelabuhan laut, Puslitbang Transportasi Laut dan ASDP melakukan survei di Pelabuhan Sirombu, Pelabuhan Kuala Gaung, Pelabuhan Carocok Painan/Panasahan, Pelabuhan Sungai Lumpur, Pelabuhan Pangandaran, Pelabuhan Branta, Pelabuhan Kendawangan, Pelabuhan Likupang, Pelabuhan Luwuk, Pelabuhan Larantuka, Pelabuhan Tual dan Pelabuhan Nabire. Sementara untuk pelabuhan penyeberangan, yaitu pelabuhan Tanjung Pinang (Sri Bintan Pura)-Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Jepara-Karimunjawa, Pelabuhan Batulicin- Tanjung Serdang dan pelabuhan Kali Adem, Muara Angke).
Saat ini pengadaan dan pembangunan pelabuhan yang sudah dilaksanakan oleh pihak swasta melalui sistem konsesi telah dilaksanakan oleh PT Wahyu Samudera Indonesia (WSI) di muaro jambi. Pengadaan untuk sarana juga sebaiknya didorong untuk dikerjasamakan dengan swasta/badan usaha, baik saat pembangunan kapal namun juga pada pengoperasian pelabuhan.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBupati Banyuwangi Raih Satyalencana Wirakarya Berkat Pengembangan Sektor Kelautan
Bupati Banyuwangi Raih Satyalencana Wirakarya dari Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaJangan Sembarangan, Ini Bahaya Tukar Uang Baru di Pinggir Jalan
Melakukan penukaran uang dipinggir jalan berisiko merugikan masyarakat atas potensi peredaran uang palsu.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaRespons Agus Gumiwang Masuk Bursa Calon Ketum Golkar
Jawabannya masih sama yaitu masih fokus mengurus perindustrian.
Baca SelengkapnyaBawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo
Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca Selengkapnya