Pembahasan Capai 70 Persen, RUU Bea Meterai Diyakini Selesai dalam Waktu Dekat

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk pembahasan RUU Bea Meterai. Kesepakatan tersebut diambil dalam keputusan rapat antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Komisi XI DPR RI.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara yang ditunjuk sebagai Ketua Panja, optimis aturan tersebut dapat dituntaskan dalam waktu dekat. Mengingat RUU Meterai sendiri sudah mencapai sekitar 70 persen, sehingga tidak terlalu berat untuk dibahas di Panja.

"Dari sisi pembahasan kita sudah mulai dari periode sebelumnya, sekarang tinggal kita carry over. Kita (Komisi XI) sepakat mau selesaikan pada masa sidang ini, kalau bisa lebih cepat lagi, karena dari 7 klaster tinggal 2 klaster lagi yang belum tuntas. Kalau kami lihat RUU Meterai ini tidak terlalu berat untuk teman-teman. Sudah sampai 70 persen lah," kata Amir, di Jakarta, Selasa (25/8).

Terkait perubahan, Amir menekankan perlunya penyesuaian tarif mengingat dari aturan yang sebelumnya, atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, menjadi satu tarif dari yang sebelumnya dua tarif, yakni Rp3.000 dan Rp6.000. Selain itu, RUU Bea Meterai baru juga akan mengatur tentang transaksi elektronik yang belum diatur pada UU yang saat ini masih berjalan.

"Perubahannya yang pertama terkait dengan nilai, (karena) sudah 35 tahun berjalan tidak ada perubahan tarif yang berlaku sampai sekarang. Kemudian terkait transaksi elektronik yang dulu belum terbayang. Ketiga, terkait kasus-kasus yang ada selama ini yang perlu kita bicarakan secara bersama-sama untuk diakomodir atau dikeluarkan untuk membentuk undang-undang yang baru," jelas politisi Fraksi PPP tersebut.

Jika ditinjau dari segi penerimaan, RUU Bea Meterai diproyeksi akan meningkatkan penerimaan negara menjadi Rp11,3 triliun atau meningkat 5,7 triliun dari 2019. Tidak hanya itu, Pemerintah menginginkan pembahasan aturan itu tetap bisa dilakukan secara proporsional dan konsisten sesuai dengan niat pemerintah mendukung pemulihan ekonomi.

"Dari sisi dampak, kalau terkait RUU Meterai, tidak terlalu signifikan dari sisi nilai. Namun dari sisi keadilan terhadap pemakai dokumen ini dalam yang perlu kita utamakan. Kalau dari sisi nilai, kenaikan pendapatan hanya berkisar Rp6-7 triliun, artinya angkanya sangat kecil dibanding dengan seluruh penerimaan pajak," imbuh Amir.

Mengenai aturan bagi dokumen-dokumen yang wajib dikenakan bea meterai dan terkait dengan pihak yang akan menanggung beban bea meterai, Amir mengatakan hal tersebut masih akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. "Nanti kita lihat, pembebanan biaya meterai ini ke mana, apakah kepada penerbit surat transaksi atau tetap kepada konsumen sebagaimana berjalan saat ini," ungkapnya.

Ke depannya, Amir mengatakan jika terkait pembebanan sudah disepakati maka diperlukan adanya sosialisasi yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah dengan DPR. "Jika bicara tarif pasti akan ada pembebanan, tapi yang kita fokuskan ini adalah bagaimana faktor keadilan lebih utama dari tarif itu sendiri," tutupnya.