Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemangkasan Eselon di Seluruh Instansi Ditargetkan Paling Lambat 1 Tahun

Pemangkasan Eselon di Seluruh Instansi Ditargetkan Paling Lambat 1 Tahun Kemenkeu lantik 2 pejabat Eselon I. ©2017 Merdeka.com/Azzura

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menargetkan seluruh instansi dapat menyelesaikan proses perampingan birokrasi paling lambat satu tahun.

"Untuk total sampai ke daerah memang arahan bapak presiden paling lama satu tahun," ujar dia jelang acar Malam Penganugerahan ASN 2019 di Gedung TVRI, Jakarta, Senin (2/12).

Dia menjelaskan, target waktu tersebut berbeda untuk kementerian/lembaga pusat, yang diharapkan dapat menyelesaikan perampingan birokrasi maksimal dalam waktu 6 bulan.

"Kami menyiapkan roadmap itu paling lama setengah tahun. Tapi toh di kementerian kami (PANRB) dalam satu bulan selesai. Mudah-mudahan kementerian/lembaga tidak sampai setengah tahun," ungkap dia.

Oleh karenanya, Tjahjo berharap, proses pemangkasan eselon dan menggantikannya dengan artificial Intelligent (AI) ini bisa selesai lebih cepat daripada batas waktu yang telah ditetapkan.

"Tapi siapa tahu ini bisa semakin cepat, karena kan tujuannya tadi, memperpendek birokrasi, memperpendek pengambilan keputusan politik pembangunan di semua tingkatan, kemudian mempercepat layanan kepada masyarakat secara umum, dan juga mempercepat proses perizinan investasi," tuturnya.

Bukan Mengganti dengan Robot

Tjahjo mengatakan, proses pemangkasan eselon di tubuh pemerintah bukanlah menggantikan peran manusia dengan robot, tetapi lebih kepada reformasi sistem.

"Iya, sistem. Sistem yang saya kira sudah berhasil digunakan di Singapura, di Korea Selatan. Itu contoh birokrasi yang sangat-sangat profesional. Siapapun presiden, kepala daerahnya, tidak mempengaruhi proses birokrasi," jelasnya jelang acara Malam Anugerah ASN 2019 di Gedung TVRI, Jakarta, Senin (2/12).

"Kalau kemarin bapak Presiden (Joko Widodo/Jokowi) mengatakan robot, ini dalam pengertian bukan robot. Bukan diganti robot," dia menambahkan.

Tjahjo lantas membandingkannya dengan otomatisasi yang kini marak dilancarkan untuk mempermudah proses pelayanan. Dulu kita masuk pintu tol dilayani orang, sekarang tidak, pakai mesin. Kita masuk rumah sakit sudah sistem online, pendaftaran sistem online. Makanya memangkas birokrasi untuk tidak selalu berhadap-hadapan antara masyarakat dengan yang mencari layanan, mencari perizinan," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Teken Perpres, Jokowi Tambah Satu Direktorat di Bareskrim Polri
Teken Perpres, Jokowi Tambah Satu Direktorat di Bareskrim Polri

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Istri Pindah ke IKN Juli 2024: Saya Mau Duluan Sebelum Presiden
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Istri Pindah ke IKN Juli 2024: Saya Mau Duluan Sebelum Presiden

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
Jokowi Kukuhkan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Budi Waseso Kembali Jadi Ketua
Jokowi Kukuhkan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Budi Waseso Kembali Jadi Ketua

Pengukuhan Pengurus Kwarnas Pramuka periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Presiden.

Baca Selengkapnya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya