Paket kebijakan ekonomi Jokowi untuk nelayan rawan dimainkan mafia

Merdeka.com - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendukung upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memasukkan agenda percepatan ekonomi nelayan ke dalam paket ekonomi tahap I. Dalam paket kebijakan tahap I terdapat 5 instrumen di mana terdapat poin soal program konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk nelayan. Namun, ada kelemahan dalam paket tersebut terkait akurasi data nelayan.

Dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konversi BBM ke BBG untuk nelayan akan diberikan converter kit atau alat konversi sebanyak 600.000 kapal hingga 2019. Namun, jumlah tersebut terlalu banyak apabila konversi diberikan kepada kapal yang berukuran di bawah 5 gross ton (GT). Lantaran, jumlah kapal tersebut saat ini hanya 154 unit.

"Artinya apa, penetapan angka 600.000 kapal yang akan dikonversi tersebut terlalu berlebih dan mengkhawatirkan," ujar Ketua Umum KNTI Riza Damanik di Kantornya, Jakarta, Jumat (11/9).

Selain itu, apabila konversi diperuntukan bagi seluruh kapal bermotor besar maupun kecil, maka jumlah kapal hanya sekitar 230.000 unit. Riza khawatir ada permainan mafia dalam penetapan jumlah alat konversi tersebut.

"Saya khawatir di mana angka target Kementerian ESDM melampaui angka riilnya. Hal ini justru memunculkan mafia, nanti ada yang namanya Mafia Konverter Gas lagi. Baru juga dimulai, sudah ada ekspektasi publik," kata dia.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga diperlukan sosialisasi. Pasalnya, konversi ini bukanlah suatu hal yang baru. Pada masa-masa sebelumnya terbukti tidak semua nelayan dengan mudah menerimanya dengan beragam alasan. Selain itu, perlu adanya pendampingan dan sosialisasi dalam penggunaan alat konversi.

"Butuh waktu kan. Misalnya khawatir nanti tabung gasnya meledak gimana. Kemudian kan membutuhkan modifikasi kapal untuk tempat tabung gasnya, belum lagi konverter dan tabung di kampung nelayan belum ada. Yang terpenting apakah harganya murah," pungkas dia.