Pakai Skema Fully Funded, PNS Bayar Iuran Besar untuk Dapat Dana Pensiun Lebih Banyak

Merdeka.com - Direktur Riset Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah angkat suara terhadap rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam merombak skema dana pensiun PNS. Itu lantaran sistem pay as you go yang kini diterapkan dianggap terlalu membebankan APBN.

Menurut dia, pemerintah tak bisa sembarang mengubah skema pembayaran uang pensiun PNS dan TNI/Polri, karena yang jadi pertaruhan nantinya adalah para aparatur baru.

"Enggak bisa coba-coba. Dikaji dulu untuk nanti kalau sudah dipastikan dilaksanakan, bisa dilaksanakan secara penuh untuk ASN yang baru," ujar Piter kepada Liputan6.com, Minggu (28/6).

Oleh karena itu, Piter tak bisa menjawab kapan kebijakan baru pencairan uang pensiun PNS dapat segera diterapkan. "Perlu kajian yang mendalam. Tidak bisa dilakukan tanpa kajian," imbuhnya.

Piter pun mempertimbangkan skema fully funded untuk pembayaran dana pensiun PNS. Melalui skema ini, nantinya uang jaminan hari tua aparatur sipil negara berasal penuh dari iuran yang dilakukan antara pemerintah dengan pegawai itu sendiri.

"Dengan skema ini besaran pensiun bisa ditentukan dan disesuaikan sendiri oleh pegawai. Kalau mau pensiunnya besar, pegawai harus menabung lebih besar," ungkapnya.

Tiru Bank Indonesia

Untuk penerapannya, Piter bilang pemerintah bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) yang sudah melakukan perubahan terhadap skema pembayaran uang pensiun pegawai.

Bank Indonesia sendiri telah membentuk Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti (Dapenbi BI), yang memberikan jaminan manfaat pensiun bagi peserta, dimana peserta berhak memilih program pensiunnya sendiri.

"Di beberapa lembaga seperti BI juga melakukan perubahan skema pensiun. Sebelumnya manfaat pasti, sekarang berubah menjadi iuran pasti. Pertimbangannya sama akan beban pengelola dana pensiun tidak terus membesar," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com