Omnibus Law Hapus Aturan IMB, Pemda Terancam Hilang Rp4 T per Tahun

Kamis, 20 Februari 2020 14:30 Reporter : Sulaeman
Omnibus Law Hapus Aturan IMB, Pemda Terancam Hilang Rp4 T per Tahun Pembangun rumah KPR. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Henny Prasetyowati, menolak penghapusan kewenangan pemerintah daerah dalam mengeluarkan aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Di mana, penghapusan izin IMB tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

"IMB ini satu-satunya izin yang memberi retribusi di daerah dan sangat besar," tegasnya di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (20/2).

Dia mengkhawatirkan sekitar Rp4 triliun per tahun penerimaan daerah hilang ketika kewenangan pemerintah daerah mengeluarkan IMB dicabut. "IMB ini pendapatan terbesar di daerah, dalam satu tahun bisa mencapai Rp4 triliun," imbuhnya.

Terkait aturan pemungutan retribusi daerah yang masih diberlakukan, Henny menganggap RUU cipta kerja tidak konsisten. "Tapi lucunya, IMB dihapus termasuk persyaratannya. Tapi, di bagian pajak retribusi masih ada pungutan, ini agak missing," pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam RUU Omnibus Law terdapat beberapa ketentuan yang dihapus. Hal ini, tertuang pada pasal 8 sampai pasal 14, yang mengatur persyaratan administratif, tata bangunan, peruntukan dan intensitas, hingga arsitektur sebuah bangunan. IMB sendiri otomatis dihapuskan, karena termasuk dalam persyaratan administratif.

1 dari 1 halaman

IMB Dihapuskan, Pemerintah Bakal Bentuk Inspektur Pembangunan

pemerintah bakal bentuk inspektur pembangunan rev1

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan membentuk inspektur pembangunan untuk mengawasi pembangunan gedung dan rumah. Rencana tersebut sejalan dengan adanya keinginan pemerintah untuk menghilangkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Jadi akan banyak nanti inspektur pembangunan gitu loh, yang keliling," ujar Sofyan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/9).

Dia menjelaskan, inspektur pembangunan tersebut akan keliling mengawasi pembangunan gedung atau rumah. Jika ditemukan tidak sesuai dengan standar yang dibuat pemerintah maka akan dibongkar kembali.

"Kalau di luar negeri Anda bisa bangun tiangnya harus 4, begitu anda tambah 6, yang dua dibongkar. Jadi supaya nanti masyarakat bergerak cepat, investasi lebih ini, selama mereka memiliki standar," paparnya.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menambahkan, penghilangan IMB tidak akan membuat pembangunan tanpa aturan. Tetapi dengan penghilangan IMB pemerintah akan meningkatkan penegakan hukum secara langsung jika ditemukan pelanggaran.

"Barang kali itu mekanismenya. Safe guard-nya. Supaya nanti, misal tata ruang belum jelas sekali ya terutama RDTR nya belum ada nanti orang bangun sesukanya. Yang satu ke timur, satu ke barat, itu nggak boleh. Harus ada standar yang mereka penuhi. Tapi kemudian, enforcement yang paling penting," tandasnya.

[bim]

Baca juga:
Bersama Pemerintah, DPR Akan Samakan Persepsi RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Jokowi Bantah Isi Pasal 170 RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Komisi VI DPR Menilai Baleg Lebih Mumpuni Bahas Omnibus Law daripada Pansus
Menko Luhut Soal Omnibus Law: Pemerintah Sangat Berkepentingan Melindungi Buruh
Indonesia Telah Mampu Produksi Obat Penurun Kolesterol
Kontroversi Omnibus Law soal Jokowi Bisa Ubah UU dengan PP, Benarkah Salah Ketik?
Harga Tiket Pesawat di Omnibus Law Diatur PP, ini Untung Ruginya

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini