Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ombudsman sarankan audit menyeluruh posisi stok beras nasional

Ombudsman sarankan audit menyeluruh posisi stok beras nasional Beras Bulog. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Ombudsman RI angkat suara terkait kisruh impor beras yang membuat gudang Bulog penuh. Menurut lembaga ini, harus dilakukan audit terhadap posisi stok serta kapasitas seluruh pergudangan Perum Bulog.

Dengan demikian didapatkan kejelasan informasi dan data terkait ketersediaan stok pangan nasional.

"Pemerintah harus lakukan stok audit Bulog, termasuk kapasitas gudangnya untuk mengetahui situasi sebetulnya seperti apa. Apakah memang stoknya berlimpah, apakah gudangnya cukup atau tidak," ungkap anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih seperti dikutip dari Antara, Senin (24/9).

Menurutnya, dari audit tersebut dapat terlihat dengan pasti berapa kapasitas gudang-gudang Bulog yang sesungguhnya. Selain itu dapat diketahui juga berapa rata-rata produksi beras nasional yang masuk, untuk kemudian diimbangi dengan kebutuhan yang harus diimpor.

Selain itu, diperlukan juga evaluasi stok beras di pasaran dan tempat penggilingan. "Dari situ nantinya akan terlihat semuanya, berapa yang diserap dari petani, berapa stok di pasaran, dan berapa kebutuhan nasional. Kemudian dihitung kebutuhan impornya berapa. Karena impor ini kan untuk menutupi devisit neraca beras kita."

Alamsyah meminta kepada BPS untuk segera merilis hasil perhitungan data produksi beras yang telah dilakukan menggunakan metode kerangka sampling area (KSA). "Pastikan informasi dan data pangan terpublikasi dengan baik ke masyarakat," imbuhnya.

Terkait dengan polemik yang terjadi antara Dirut Perum Bulog, Budi Waseso dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, diya berharap agar koordinasi dan komunikasi antar lembaga lebih di ke depankan.

"Sepertinya ada model komunikasi yang tidak clear, yang berawal dari pengambilan keputusan di Rakortas. Di mana didalam sudah disepakati, tapi di luar saling sanggah," kata Alamsyah.

Oleh karena itu, dia meminta kepada presiden Joko Widodo untuk mengingatkan para pejabat untuk tidak menimbulkan kegaduhan, terkait kebijakan impor beras. "Tegur menteri dan pejabat terkait yang bermuka dua (di Rakortas setuju, di luar menetang), agar tidak merusak kepercayaan publik," katanya.

Terkait dengan kapasitas gudang Bulog, sejatinya dapat menampung stok beras sebanyak 4 juta ton. Sementara sampai dengan saat ini, stok beras yang ada di gudang-gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton. Kapasitas 400 ribu ton dalam keadaan perbaikan dan disewakan untuk kepentingan komersil. Sisanya, sebanyak 1,2 juta ton dijadikan sebagai cadangan untuk menampung pasokan beras dari produksi dalam negeri, jika terjadi panen raya.

Beberapa waktu lalu, Dirut Perum Bulog, Budi Waseso menolak untuk menerima beras impor, dengan alasan gudang telah penuh, bahkan telah menyewa sejumlah gudang dari pihak lain. Buwas berpendapat, stok saat ini 2,4 juta ton beras sudah mencukupi sebagai cadangan nasional. Jika ditambah impor, justru akan memberikan beban tambahan bagi Bulog untuk menyewa gudang.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial
Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial

Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023
Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023

Adapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara
Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara

Ombudsman belum melakukan perhitungan nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat maladministrasi dalam hal penggunaan lahan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Begini Status Ratusan Ribu Hektare Lahan yang Dikuasai Perusahaan Prabowo Versi Walhi
Begini Status Ratusan Ribu Hektare Lahan yang Dikuasai Perusahaan Prabowo Versi Walhi

Ketua Ombudsman Mokhamad Najih menyampaikan sudah seharusnya penguasaan yang sangat luas tidak boleh diberikan dalam bentuk Surat Hak Milik, termasuk juga HGU.

Baca Selengkapnya
Stok Beras Bulog 1,4 Juta Ton, Aman untuk Libur Natal dan Tahun Baru
Stok Beras Bulog 1,4 Juta Ton, Aman untuk Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah melalui Bapanas menugaskan Bulog untuk melaksanakan 2 instrumen utama untuk mengantisipasi gejolak harga beras.

Baca Selengkapnya
Pelayanan Publik Banyuwangi Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
Pelayanan Publik Banyuwangi Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI

Banyuwangi mendapatkan nilai 92,25 masuk dalam zona hijau (predikat kepatuhan tertinggi).

Baca Selengkapnya
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,

Baca Selengkapnya
Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi
Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Baca Selengkapnya