OJK: Pemerintah Tiap Minggu Bertemu Selesaikan Masalah Jiwasraya
Merdeka.com - Deputi Komisioner Humas dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Anto Prabowo, meminta kepada nasabah korban gagal bayar asuransi Jiwasraya, untuk yakin terhadap usaha penyelesaian yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, pemerintah selalu melakukan upaya penyelesaian setiap minggunya.
"Yakin lah bahwa pemerintah bekerja untuk itu. Saya yakinkan hampir setiap minggu di antara Kementerian selalu bertemu, untuk memikirkan dan mencarikan solusi. Termasuk bahasan yang di DPR. Kami juga melakukan panja (panitia kerja). Teman OJK banyak menjawab pertanyaan panja sehingga terbuka melakukan apapun," kata Anto kepada awak media, Jakarta, Rabu (12/2).
Pihaknya paham dengan apa yang dirasakan oleh nasabah, bahwasannya membutuhkan kepastian. Namun, menurutnya, kepastian itu tidak bisa diputuskan asal-asalan, melainkan perlu dilakukan dengan banyak pertimbangan. "Sesuatu yang bisa kemungkinan berakibat melanggar ketentuan. Itu yang kita ingin harapkan. Percayakan kepada pemerintah, OJK, kemenkeu, dan instansi audit."
"Sekarang OJK sedang melakukan investigasi audit, dan juga melalui Kejagung sedang dalam memproses hukum, biarkan pihak pemerintah yang bekerja," tambahnya.
Rencana penyehatan keuangan Jiwasraya sejauh ini melalui pembentukan anak perusahaan, holding, dan penjualan aset. "Nah masing-masing itu OJK memiliki time frame. Untuk anak perusahaan ini harus cepat dan kita minta bulan Maret 2020 sudah ada laporan manajemen dan pemiliknya," ujarnya.
Nasabah Usul Jiwasraya Terbitkan Surat Utang Bayar Tunggakan
Beberapa perwakilan nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengusulkan penerbitan obligasi untuk menangani kasus gagal bayar agar dana investasinya bisa dicairkan.
"Itu usul. Katanya dicatat, kemudian dilaporkan akan menjadi masukan," kata perwakilan nasabah Jiawasraya, Mahril setelah mengadakan pertemuan di Kantor OJK, Jakarta, Rabu (12/2).
Menurut dia, penerbitan obligasi merupakan opsi lain setelah pemerintah mengusulkan beberapa pilihan seperti pembentukan perusahaan induk hingga anak usaha.
Terkait dengan opsi-opsi tersebut, lanjut Mahril, puluhan nasabah itu juga ingin mengetahui langkah-langkah dan perkembangannya agar bisa dibayarkan karena informasi sebelumnya rencananya akan dibayar bertahap pada akhir Maret 2020.
"Mudah-mudahan akhir Maret ini sudah ada pencairan," katanya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar soal Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu Jelang Pencoblosan: Mudah-Mudahan Bukan Godaan atau Suap
Ganjar Pranowo merespons keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikan tunjungan pegawai Bawaslu
Baca SelengkapnyaJemaah Meninggal saat Berhaji Bisa Klaim Asuransi Hingga Rp135 Juta
Bentuk asuransi yang diberikan bukan hanya perlindungan jiwa saja, tetapi perlindungan kecelakaan.
Baca SelengkapnyaOJK Terbitkan Aturan Baru Tingkatkan Perlindungan Konsumen, Simak 11 Poin Pentingnya
Ini sebagai upaya OJK memperkuat upaya pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Izin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS
Izin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaOJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Melalui Pesantren
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Lengkap Dirut Jasa Raharja soal Asuransi Korban Kecelakaan Beruntun di Gerbang Tol Halim
Jasa Raharja masih menunggu keterangan resmi dari kepolisian guna mengetahui jumlah pasti korban kecelakaan.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Tambah Bantuan Beras ke Warga Prasejahtera Hingga Juni 2024 jika APBN Cukup
Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca Selengkapnya