Negara Butuh Tambahan Dana Rp4.260 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan soal negara masih butuh tambahan dana Rp4.260 triliun untuk pembiayaan infrastruktur sampai 2024. Sebab, APBN hanya bisa mengakomodasi sekitar 37 persen dari total kebutuhan dana yang mencapai Rp6.645 triliun.

Sri Mulyani menyatakan, pembangunan infrastruktur jadi suatu agenda sangat penting. Saat ini, setidaknya ada 54 proyek jalan tol yang dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di seluruh Indonesia. Namun, pembangunan infrastruktur tersebut tentunya membutuhkan pasokan modal yang sangat besar.

"RPJM Nasional 2020-2024 menunjukan kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur mencapai Rp6.645 triliun. APBN dalam hal ini menyediakan Rp2.385 triliun, atau 37 persen sesuai kebutuhan," terang Sri Mulyani dalam acara penandatanganan antara INA bersama PT Hutama Karya-Waskita Toll Road, Kamis (14/4).

Bendahara Negara menyebut, kekuatan APBN malah berpotensi makin melemah jika terjadi suatu kondisi di luar kendali. Seperti pandemi Covid-19 selama 2 tahun ini, yang membuat pemerintah perlu merogoh kocek lebih dalam.

"Ini belum pada saat negara menghadapi shock seperti pandemi, di mana dana APBN terpaksa berpindah prioritas kepada masalah kesehatan, bantuan sosial, serta pemulihan ekonomi," ungkapnya.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menilai, proyek pembangunan yang masih terus berjalan tentunya tidak mungkin terus menerus bergantung pada ketersediaan dana APBN. Dia pun mendorong adanya peranan swasta untuk ikut terlibat membangun negara.

"Untuk itu kami di Kementerian Keuangan terus melakukan reformasi fiskal, dimana kita akan terus memperbaiki sisi penerimaan, baik pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sisi belanja yang makin berkualitas, baik belanja pusat maupun belanja daerah, dan sisi pembiayaan yang prudent serta inovatif," tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com