Moeldoko Sebut Masih Ada Kendala dalam Program Tiga Kartu Sakti Jokowi
Merdeka.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan e-KTP cukup menjadi bekal masyarakat memperoleh jaminan kesehatan dan fasilitas lainnya. Hal ini untuk menyinggung program Tiga Kartu Sakti pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengakui program tiga kartu sakti yang ditawarkan oleh Capres dan Cawapresnya dikhawatirkan tidak sepenuhnya sempurna. Sebab, ada beberapa permasalahan yang kerap timbul seperti tidak tepat sasaran.
"Saya harus jujur karena semua yang mengolah di KSP (Kantor Staf Presiden) ya. Kita monitor perkembangan itu kita masih mengatakan ada penyimpangan di bawah," kata Moeldoko saat ditemui di Jakarta, Senin (18/3).
Namun demikian, tidak tepat sasaran itu bukanlah unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pemerintahan ini. Melainkan persoalan data base yang tidak valid, yang kemudian menyebabkan ketidaktepatan sasaran tadinya tidak terima bantuan justru terima.
"Itu masih kita temukan saya banyak konsultasi dengan kepala desa di bawah itu mengatakan ada salah sasaran, oke kita terima itu. Semuanya gak ada yang sempurna semua kita perbaiki dari waktu ke waktu," kata Moeldoko.
Dia pun menyinggung persoalan single identity number (NIK) di dalam e-KTP, yang digagas oleh Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Menurutnya hanya dengan e-KTP belum tentu menyelesaikan akar permasalahan.
"Bisa dibayangkan kalau satu kartu itu betapa bebelitnya. Cara memandang yang beda, kita pendekatannya fungsi. Jadi kalau dengan pendekatan kartu yang berbeda itu pun masih ada persoalan," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Moeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaMoeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaPengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto PDIP Ungkap Ganjar Bakal Sempurnakan Program Jokowi, Salah Satunya Kartu Sakti
Hasto menilai, Ganjar berupaya menyempurnakan segala program baik yang dicanangkan Jokowi.
Baca SelengkapnyaBeda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP
Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaKumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih
RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.
Baca SelengkapnyaAkui Kehebatan Program Jokowi, Prabowo Siap Lanjutkan Demi Indonesia yang Lebih Baik
Prabowo mengaku banyak program Jokowi yang sangat baik untuk kemajuan Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi Benar-Benar Tak Ikut Kampanye, Ini Respons Ganjar
Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024
Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca Selengkapnya