Mobil RI 20 belum dipasang stiker hemat BBM

Merdeka.com - Instruksi presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar mobil dinas dipasang stiker bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, belum sepenuhnya dipatuhi. Padahal, seharusnya seluruh mobil dinas dan mobil milik PNS mulai dipasang stiker sejak kemarin, Kamis (31/5).

Salah satu mobil dinas yang belum dipasang stiker tersebut adalah mobil berpelat RI 20 yang sehari-hari digunakan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Ketika dikonfirmasi, Menkeu justru berbalik menanyakan hal tersebut kepada supirnya.

"Pak Tukiyo (supir Menkeu), stikernya mana? Ini diingetin loh sama wartawan," ujar Menkeu ketika ditemui di kantornya, Jumat (1/6).

Mobil dinasi milik pejabat di Kementerian Keuangan lainnya yakni Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro juga belum dipasang stiker. Ketika dikonfirmasi, Bambang hanya menanggapi dingin. "Wah, tidak tahu saya," singkatnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin menegaskan, pihaknya siap menerapkan apa yang sudah menjadi keputusan bersama. "Prinsipnya kita itu kalau sudah jadi kebijakan pasti akan ikut, patuhi, dan dukung," katanya.

Sejauh ini, instruksi pemasangan stiker di mobil dinas pemerintahan dinilai tidak efektif. Mobil dinas dinilai tidak perlu lagi dipasangi stiker karena sudah wajib menggunakan pertamax.

"Menurut saya tidak efefktif, pelat no merah tanpa stikernya juga jelas waktu isi BBM, sudah psti diarahkan pertamax," ungkap Kepala biro umum dan humas kementerian BUMN Purwanto.

Dia menyebutkan, saat ini ada 76 mobil dinas di lingkungan kementerian BUMN yang sudah dipasangi stiker. Mobil dinas yang dipasangi stiker tidak hanya yang pelat merah saja, tapi juga pelat hitam.

"Kan ada mobil pejabat tidak menggunakan pelat merah itu baru dikasih. Kita bagikan kepada driver semua. Dan ini sudah ada surat edaran," jelasnya. Pantauan merdeka.com di area parkiran Gedung Kementerian BUMN, mobil dinas Kementerian sudah dipasangi stiker.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik telah mengumpulkan seluruh sekretaris jenderal kementerian/lembaga untuk menyosialisasikan gerakan penghematan energi nasional.

Salah satu materi sosialisasi adalah larangan bagi mobil dinas milik pemerintah, BUMN, BUMD dan mobil pegawai negeri sipil (PNS), menggunakan BBM bersubsidi. Seperti instruksi presiden, mekanismenya dengan menggunakan stiker di kendaraan dinas.

Terhitung mulai 1 Juni 2012, mobil dinas dan mobil PNS harus menggunakan BBM non subsidi. Kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan para PNS dipasang stiker BBM non subsidi.

(Harwanto Bimo, Idris Putra)

  (mdk/oer)