Meski ditolak, Bappenas ngotot lanjutkan kajian pemindahan Ibu Kota

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya akan tetap melanjutkan kajian untuk pemindahan ibukota meskipun pengajuan anggaran sebesar Rp 7 miliar untuk kajian ditolak DPR.

"Pada pembahasan RKA-KL sebelum Panja belanja pemerintah pusat, di Komisi XI kami ajukan tambahan anggaran Rp26 miliar di mana Rp7 miliar di antaranya untuk study mengenai pemindahan ibu kota. Tapi kebetulan mungkin di Banggar dan Kemenkeu ini tidak masuk, jadi anggaran tetap sama sesuai dengan pembahasan RKA-KL," ungkapnya di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/7).

Bahkan, Bambang tidak ragu untuk memindahkan Ibu Kota di lokasi yang jauh. Sebab menurutnya, hal ini sudah biasa dilakukan oleh setiap negara yang memiliki pengalaman untuk memindahkan Ibu Kotanya.

"Salah satu isi kajian mengenai lokasi, kita lihat lokasi yang paling ideal. Jarak jauh juga bukan alasan karena sudah banyak negara yang memindahkan Ibu Kota berjauhan dari awalnya, seperti Brazil itu pindah ibu kota dari Rio Janiero ke Brazilia itu kalau pakai pesawat kira-kira 2 jam, lebih jauh kalau kita terbang dari Jakarta ke Balikpapan, artinya itu sudah biasa dilakukan," imbuhnya.

Untuk itu, Bambang akan bekerja sama dengan kementerian lain untuk melanjutkan kajian ini. "Kami tidak sendiri, kami bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain. Sehingga mungkin bisa dimanfaatkan resources di kementerian lain," jelas Bambang.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran kajian pemindahan ibukota sebesar Rp 7 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan dimasukkan dalam anggaran belanja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

"Kalau untuk pengkajiannya iya. Kajiannya sudah. Masuk belanja Bappenas," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu Hadiyanto saat ditemui usai melakukan rapat kerja dengan badan anggaran di Gedung DPR MPR, Jakarta, Jumat (21/7).

Hadiyanto menegaskan anggaran sebesar Rp 7 miliar tersebut, bukan untuk pemindahan ibukota. Namun, anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan kajian rencana pemindahan ibukota.