Menteri Susi: Reklamasi pantai boleh asal taat aturan
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengaku Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum berkoordinasi terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta. Proyek ini pun menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.
"Belum ada," ujar Susi di kantornya, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis (17/3).
Susi mengaku tak anti reklamasi pantai. Namun, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan sebelum reklamasi pantai dilakukan.
"Reklamasi boleh kalau aturan sudah dipenuhi. Yang kedua, dampak lingkungannya sudah ada antisipasi, jadi daerah genangan sudah disiapkan, daerah air sudah dibetulkan, kalau tidak pasti akan ada persoalan, itu saja," ujar Susi.
Reklamasi Teluk Jakarta, kata dia, membuat para nelayan harus menempuh rute yang lebih jauh untuk melaut. Dengan demikian konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan nelayan untuk mencari ikan menjadi membengkak.
"Pasti, pasti berubah (penggunaan BBM meningkat)," pungkas Susi.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca SelengkapnyaTerbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca SelengkapnyaPemerintah diminta serius dalam menjaga pasokan beras di Tanah Air.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dengan insting jurnalistiknya, B.M. Diah memutuskan untuk memungut kembali naskah teks proklamasi yang asli dari tempat sampah.
Baca SelengkapnyaDampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.
Baca SelengkapnyaIde membuat terasi dilatarbelakangi kegemarannya makan sambal
Baca SelengkapnyaDi dalam negeri sendiri proyek reklamasi cukup banyak seperti di Surabaya, Jakarta, Batam, hingga Kalimantan.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaKetiga pejambret ini disangkakan Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
Baca Selengkapnya