Menteri Sri Mulyani : Tidak Boleh Ada BLU yang Bisnis
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta, agar pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) tidak dijadikan lahan bisnis. Sebab, BLU harus mampu meningkatkan dan mempertajam perannya dalam percepatan layanan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Hari ini saya harap pengawas dan pengelola BLU sudah mulai memikirkan kondisi new normal seperti apa yang harus disiapkan oleh BLU. Tidak boleh ada BLU yang bisnis," kata Menteri Sri Mulyani dalam Rakor BLU 2021, secara virtual, Jumat (19/3).
Bendahara Negara itu ingin di dalam kondisi sekarang ini, BLU mampu meningkatkan kerja sama yang terbaik di dalam bidang manajemen pengelolaan pelayanan. Sehingga bisa menjadi referensi bagi lembaga keuangan yang lain.
"Dengan demikian kita akan melihat bagaimana kinerja BLU akan terus-menerus perbaiki selama ini," imbuh dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga berharap agar BLU bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. BLU harus menunjukkan pelayanan bagi masyarakat yang disusun dengan pengelolaan sangat presisi dengan manajemen baik atau berkualitas tinggi
"Saya berharap bahwa mengelola dan melayani masyarakat tidak identik dengan manajemen yang amburadul," tegasnya.
Kemenkeu Ungkap Strategi Pengelolaan Keuangan BLU di 2021
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto mengaku, memiliki strategi dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di 2021. Sebagai agen pemerintah, BLU sendiri diharapkan mampu meningkatkan dan mempertajam perannya dalam percepatan layanan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Untuk itu diperlukan strategi pengelolaan keuangan negara yang kreatif dan inovatif, namun tetap konsisten menjaga tata kelola dan akuntabilitas dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien," jelas dia dalam Rakor BLU 2021, secara virtual, Jumat (19/3).
Dia mengatakan, beberapa hal yang harus dilaksanakan dan menjadi perhatian bersama untuk pengelolaan BLU yakni memastikan agar program dan kegiatan tahun 2021 selaras dengan rencana kerja pemerintah tahun 2021. Terutama pada prioritas nasional.
Kedua memastikan program dan kegiatan tahun 2021 sejalan dengan arah kebijakan makro 2021 dalam percepatan pemulihan sosial ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Ketiga memastikan program kegiatan tahun 2021 sudah sesuai dengan rencana strategis bisnis BLU dan rencana strategis KL sebagai bentuk pembangunan dan pengembangan BLU yang berkesinambungan.
Keempat mewujudkan tata kelola yang baik dengan berbasis pada manajemen risiko dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta melakukan mitigasi risiko dan langkah konkrit untuk mencapai target kinerja layanan dan keuangan sesuai kontrak kinerja antara pimpinan BLU dengan Menteri Keuangan.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaMenkeu Sri Mulyani membantah isu dirinya mundur dari jabatannya
Baca SelengkapnyaBerbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaIsu mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dinilai hanya ‘digoreng’ pihak tertentu
Baca SelengkapnyaPeningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.
Baca Selengkapnya