Menteri PAN-RB: 1 Juta PNS Akan Pindah ke Ibu Kota Baru
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di pemerintah pusat dan Kementerian/Lembaga akan ikut bermigrasi jika ibu kota baru jadi dibangun. Sekiranya ada sekitar 1 juta PNS yang akan dibawa dalam pemindahan ibu kota.
"Kita di Kementerian/Lembaga pusat saat ini jumlah ASN itu ada 1 juta orang. Sudah direncanakan ya, kalau memang ibu kota pindah ya ASN-nya pindah," ujar dia di Jakarta, Selasa (30/7).
Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas telah merancang dua skenario terkait pemindahan ASN dan PNS ke ibu kota baru yang secara lokasi sudah dipastikan berada di Pulau Kalimantan.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S Prawiradinata menyebutkan skenario pertama, apabila memindahkan seluruh ASN baik eksekutif, legislatif, yudikatif yang jumlahnya sebanyak 1,5 juta orang, maka dibutuhkan lahan yang luasnya sekitar 40 ribu ha.
Sementara jika memindahkan hanya sebagian ASN melalui skema right-sizing dengan jumlah pegawai negeri sekitar 870 ribu orang, maka diperkirakan membutuhkan lahan seluas 30 ribu ha. Secara biaya, Rudy menghitung, kedua skema tersebut akan membutuhkan biaya yang sangat besar di atas Rp 300 triliun.
"Dari dua skenario itu, skenario pertama dibutuhkan dana sebesar Rp 466 triliun. Sementara skenario kedua membutuhkan anggaran sebesar Rp 323 triliun," papar dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaMembandingkan PP yang pernah terbit di bulan Maret, Anas bilang kenaikan gaji pada saat itu tetap dicairkan di bulan Januari.
Baca SelengkapnyaNamun, tidak semua PNS yang berada di instansi tersebut akan langsung bermigrasi seluruhnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah butuh talenta PNS yang cakap digital di IKN.
Baca SelengkapnyaSetiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca SelengkapnyaKemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024
Baca SelengkapnyaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca Selengkapnya