Menteri Jonan ungkap kondisi kelistrikan Palu-Donggala hampir pulih 100 persen

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, memastikan bahwa kondisi kelistrikan di wilayah Palu, Donggala yang terdampak bencana gempa bumi dan tsunami sudah hampir 100 persen pulih. Bahkan, infrastruktur kelistrikan di wilayah tersebut juga sudah hampir kembali seperti semula sebelum terjadi bencana.

"Kecuali untuk daerah-daerah yang bangunannya sudah ambruk. Itu harus menunggu bangunannya sudah selesai dulu," ujar Menteri Jonan, melalui keterangan resminya, Jakarta, Kamis (18/10).

Menteri Jonan mengatakan, berdasarkan data yang dirilis PT PLN hari ini, tujuh gardu induk telah beroperasi seluruhnya, termasuk 2.049 gardu distribusi telah beroperasi, menyediakan 101 megawatt (MW) listrik untuk Palu. Daya yang tersedia di atas beban puncak yang sebesar 81,72 MW.

Sebanyak 45 penyuling (feeder) yang telah pulih 100 persen mengalirkan listrik bagi pelanggan prioritas, yakni 15 perkantoran, dua PDAM, delapan rumah sakit, 10 bank dan ATM, 11 SPBU, 18 BTS, 17 pusat ekonomi, dan 17 tempat ibadah.

Selain itu, 77 genset telah tiba di Palu. 68 Genset di antaranya telah didistribusikan ke berbagai daerah di Palu, Donggala, dan Sigi. Delapan alat berat dan alat bantu, seperti crane, mobil, dan sepeda motor, juga telah dikerahkan sebagai armada pendukung percepatan perbaikan jaringan.

Saat ini, kata Menteri Jonan, sebanyak 570 orang relawan PLN dari seluruh Indonesia juga terus menyusuri daerah terkena dampak bencana hingga ke pelosok. Jumlah relawan menyesuaikan dengan pekerjaan yang tersisa di sisi distribusi.

Sementara, terkait pembangunan kembali Kota Palu, Menteri Jonan juga telah menugaskan Badan Geologi Kementerian ESDM untuk memberikan pendampingan dan rekomendasi wilayah mana saja yang dapat dijadikan hunian.

"Badan Geologi melakukan asistensi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, dan Pemerintah Kabupaten Donggala dan Sigi), untuk memberikan rekomendasi wilayah-wilayah yang dapat dibangun menjadi hunian atau kegiatan lain, dan wilayah-wilayah yang kami sarankan tidak dibangun sama sekali. Sekarang sedang berunding, karena melibatkan Kementerian dan Lembaga lain," pungkas Menteri Jonan.

(mdk/bim)