Menperin Soal Pabrik Masih Beroperasi Saat Corona: Saya Dikritik Pembunuh Massal

Merdeka.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menceritakan sempat dituding pembunuh massal karena masih mengoperasikan pabrik saat pandemi corona. Padahal, menurutnya pemberlakuan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) ini juga harus dibarengi protokol kesehatan covid-19.

"Sejak awal covid masuk kebijakan ini diambil, saya dapat kritikan bertubi tubi masuk Whatsapp saya, Kemenperin pembunuh massal. Membiarkan pabrik tetap beroperasi. Tapi kami ada pertimbangan lain. Alhamdulillah kami sangat percaya kebijakan yang kami ambil sejak awal pandemi masuk, agar bantu perekonomian tidak jauh terpuruk," kata Agus dalam Webinar Relocating Investment to Indonesia in The Time of Covid-19: Opportunity and Challenge INDEF, Selasa (4/8).

Dia menjelaskan, saat beroperasi, perusahaan wajib melaporkan kegiatan operasional setiap minggunya, termasuk melaporkan kondisi kesehatan para pegawai atau buruh. Laporan tersebut dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sehingga mempermudah dan mempercepat penyampaian informasi.

"Apakah ada pegawai buruh yang terpapar dan bagaimana menanganinya, dalam surat edaran sebelumnya kami tetapkan SOP untuk tangani jika di perusahaan ditemukan kasus," imbuhnya.

Sementara itu, Kemenperin terus berupaya agar sektor industri manufaktur bisa memiliki daya saing. Bahkan sebelum covid-19 melanda Tanah Air. Alhasil, saat ini bisa harga gas USD 6 per MMBTU bisa dinikmati oleh industri.

"Alhamdulillah berhasil diperjuangkan seluruh industri manufaktur bisa menikmati harga gas USD 6 dibeli industri masing-masing. Ini sangat membantu agar operational cost, production cost bisa ditekan dan bisa timbulkan daya saing produk industri dalam negeri," jelasnya.

Hal lain yang juga diupayakan Kemenperin yakni kebijakan menghapus pembelian listrik minimal 40 jam. "Itu kita perjuangkan dan dalam rapat koordinasi diputuskan disetujui. Sekarang korporasi perusahaan, industri manufaktur hanya bayar listrik dan gas yang mereka pakai. Jika pakai 20 jam mereka bayar listrik 20 jam," kata Menperin.

"Ini upaya pemerintah membantu perusahaan hadapi covid-19 pada dasarnya masalah mereka cash flow kami percaya ini bisa membantu," tandasnya.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6.com