Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menpan minta potong anggaran perjalanan 20 persen

Menpan minta potong anggaran perjalanan 20 persen PNS. datakudatamu.wordpress.com

Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menegaskan lembaganya tidak merancang aturan penghematan listrik di instansi pemerintah untuk menghemat anggaran negara. Penghematan yang akan dilakukan adalah menekan biaya perjalanan dinas.

"Tidak ada instruksi khusus. Saya konsen di biaya perjalanan, kita tidak mengatur itu (penghematan listrik)," ujar Menteri PAN-RB, Azwar Abubakar saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/5).

Fokus kementerian, kata Azwar, adalah meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai dengan dana yang terbatas. Bahkan, dana untuk program akan diambil dari langkah penghematan di tiap Kementerian dan Lembaga (KL).

"Targetnya 500 ribu PNS tiap tahun kami latih, sekarang 200 ribu. Anggarannya tidak usah nambah, potong saja dari anggaran perjalanan sekitar 20 persen, cukup," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan aturan resmi pemerintah terkait dengan penghematan baik penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun listrik gedung-gedung pemerintahan dalam waktu dekat akan dikeluarkan oleh Kemen PAN-RB.

Kementerian Keuangan menyarankan perjalanan dinas maksimal hanya 5 orang. Selain itu, PNS yang melakukan perjalanan dinas dilarang mengambil keuntungan pribadi. PNS yang melakukan perjalanan dinas dilarang membawa keluarga.

"Kalaupun acara peresmian itu hanya dibatasi berapa orang saja. Jumlah orang sedapat mungkin sedikit, paling 5 orang," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (2/5).

(mdk/arr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
Jelang Hari Tenang, PKS Serukan Kepada Pendukung AMIN Jaga Basis Jawa Barat
Jelang Hari Tenang, PKS Serukan Kepada Pendukung AMIN Jaga Basis Jawa Barat

Jika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara
Ternyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara

Kenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo
Bawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo

Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)

Baca Selengkapnya
Tinjau Gudang Bulog Pematang Kandis, Jokowi Pastikan Stok Beras Aman
Tinjau Gudang Bulog Pematang Kandis, Jokowi Pastikan Stok Beras Aman

Tinjau Gudang Bulog Pematang Kandis, Jokowi Pastikan Stok Beras Aman

Baca Selengkapnya
Jangan Sembarangan, Ini Bahaya Tukar Uang Baru di Pinggir Jalan
Jangan Sembarangan, Ini Bahaya Tukar Uang Baru di Pinggir Jalan

Melakukan penukaran uang dipinggir jalan berisiko merugikan masyarakat atas potensi peredaran uang palsu.

Baca Selengkapnya
Beredar Isu Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Kantong PNS dan Politisi, Pemerintah Beri Penjelasan Begini
Beredar Isu Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Kantong PNS dan Politisi, Pemerintah Beri Penjelasan Begini

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca Selengkapnya